Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI: Pemilihan Ketum PBNU secara Langsung Perlu Dipertimbangkan Kembali

 Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI: Pemilihan Ketum PBNU secara Langsung Perlu Dipertimbangkan Kembali

Ilustrasi: Logo Muktamar ke-35 NU di Jombang.

Jakarta (Mediaislam.id) – Gagasan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara langsung dinilai sebagai bentuk pergeseran berbahaya yang mengancam tradisi dan nilai-nilai jam’iyyah (organisasi).

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menegaskan bahwa kepemimpinan puncak di tubuh NU tidak boleh diseret ke dalam gelanggang kompetisi suara pragmatis.

“Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura (musyawarah) dan hikmah para ulama, bukan dari kompetisi suara. Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan,” kata Taufik di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu (19/08/2026).

Menurut Taufik, NU bukanlah partai politik yang menjadikan persaingan elektoral sebagai jalan utama untuk berebut kekuasaan.

NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) yang berakar dari tradisi pesantren, keilmuan, dan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah.

Atas dasar itu, kelayakan seorang pemimpin di lingkungan NU tidak bisa direduksi sekadar melalui jumlah suara atau kalkulasi popularitas belaka.

“Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan jam’iyyah yang perlu menjadi pertimbangan utama,” ujar tokoh muda NU alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini.

Taufik mengingatkan bahwa adopsi sistem pemilihan langsung berisiko merusak adab ulama dengan masuknya kultur politik transaksional dan persaingan tidak sehat.

Mobilisasi dukungan dan persaingan personal yang ketat dalam pemilihan langsung dikhawatirkan memicu keretakan di tingkat akar rumput.

“Jangan sampai proses memilih pemimpin justru membuat warga NU terbelah dalam kubu-kubu dukungan. NU memiliki tradisi ukhuwah, adab, dan penghormatan kepada para ulama yang harus tetap dijaga,” paparnya.

Ia menekankan bahwa agenda kepemimpinan NU bukanlah pencarian sosok penampung suara terbanyak, melainkan pencarian kiai yang paling siap memikul amanah moral dan organisasi.

Taufik memaparkan bahwa otoritas seorang kiai tidak lahir dari kotak suara, melainkan ditempuh melalui pengabdian panjang, riyadhah (olah spiritual), ilmu pengetahuan, dan keteladanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 4 =