Warga Palestina Berwarganegara Israel Bisa Memilih, tetapi Tidak Bisa Berharap Perubahan

Tanggapan Warga Palestina

Partai-partai yang mewakili warga Palestina, seperti Ra’am yang dipimpin Mansour Abbas, berargumen bahwa partisipasi di parlemen dapat membantu menyingkirkan kelompok kanan ekstrem. Namun, rekam jejak partai tersebut membuktikan hal sebaliknya.

Ra’am bergabung dalam koalisi pemerintah pada 2021 yang mengecualikan Netanyahu, tetapi gagal membawa perubahan mendasar bagi kondisi warga Palestina karena koalisi tersebut sangat rapuh dan sarat kontradiksi ideologis.

Pengalaman Ra’am mengilustrasikan tantangan mempertahankan partisipasi politik dalam pemerintahan yang partai-partai penyusunnya tetap mempertahankan kebijakan nasionalis diskriminatif. Masalah ini melampaui sosok Netanyahu semata.

Memberikan suara mungkin menjadi cara untuk memperlambat proyek penindasan ini, tetapi tidak dapat membalikkan pergeseran budaya menuju fasisme yang telah tertanam dalam kehidupan sosial Israel.

Meski demikian, empat tahun lagi di bawah kekuasaan sayap kanan ekstrem akan menjadi ancaman langsung bagi komunitas Palestina. Oleh karena itu, partisipasi dalam pemilu tetap dilakukan.

Namun warga Palestina harus menyadari bahwa partisipasi pemilu harus disertai dengan tindakan politik yang lebih mendasar, seperti mereformasi Komite Pengawas Tinggi untuk Warga Arab di Israel dan memperkuat gerakan akar rumput.

Apa pun yang diklaim oleh negara Israel, nasib warga Palestina berwarganegara Israel terikat erat dengan nasib seluruh rakyat Palestina di wilayah lainnya. Hal inilah yang harus akhirnya disadari oleh para pemimpin politik Palestina.[]