Ribuan Orang Diperkirakan Hadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Masjid Al Azhar

Selain persoalan oligarki, isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh masyarakat juga menjadi perhatian Aksi Rakyat Bela Indonesia.

UBN menilai penyadapan terhadap Presiden maupun masyarakat yang dilakukan secara melawan hukum merupakan persoalan serius yang menyangkut kedaulatan dan kepentingan bangsa.

Ia bahkan mengaku menjadi salah satu pihak yang diduga terdampak penyadapan tersebut.

“Pengkhianatan ketika terjadi penyadapan. Bagi saya, ini merupakan pengkhianatan. Bukan hanya urusan Presiden, tetapi ternyata kami juga terkena. Bahkan, saya sendiri juga kena dan saya berhak untuk menuntut. Saya akan mencari perlindungan hukum atau langkah-langkah yang bisa dilakukan,” katanya.

UBN mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, aktivis, dan insan media. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diusut secara serius, terlebih jika berkaitan dengan kepentingan politik atau upaya menggoyahkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut maupun agenda yang melatarbelakanginya.

UBN menegaskan bahwa gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia bukan dibentuk untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Sebaliknya, gerakan ini ingin memastikan berbagai persoalan bangsa diselesaikan secara terbuka, konstitusional, dan berdasarkan hukum.
Dalam kesempatan itu, UBN juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap kelompok Islam bukan persoalan baru. Ia mengaku mengalami berbagai bentuk tekanan sejak 2014.

Ia menyinggung adanya aktivis yang mengalami persekusi, dipenjara, bahkan ditembak mati. Namun, menurutnya, sejumlah persoalan tersebut hingga kini belum memperoleh penyelesaian hukum yang memadai.

“Sejak 2014, kami sudah mengalami persekusi. Ada yang tiba-tiba dipenjara, bahkan ada yang ditembak mati dan sampai hari ini belum jelas. Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum,” ujarnya.

UBN meminta pemerintah tidak membiarkan berbagai persoalan hukum yang telah memiliki kejelasan melalui putusan lembaga peradilan terus berlarut-larut.

Ia menegaskan, apabila putusan MK dan MA telah memberikan kepastian hukum, pemerintah harus melaksanakannya secara konsisten.

Aksi Rakyat Bela Indonesia tidak berhenti pada penyampaian tuntutan dan konferensi pers. Gerakan ini berencana memperluas konsolidasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai langkah awal, gerakan ini dijadwalkan menggelar aksi massa pada Ahad (8/11/2026) di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta. Kegiatan akan diawali dengan shalat Subuh berjamaah dan ditargetkan dihadiri ribuan peserta.

UBN mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk ikut bergabung. Ia menegaskan, gerakan ini terbuka bagi siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

“Kami mengundang dan mengajak seluruh elemen rakyat, elemen masyarakat untuk bersatu dalam gerakan ini,” terang UBN. []