Pakar Militer: Ada Kudeta Merangkak, Umat Islam Harus Bersatu

Jakarta (Mediaislam.id) – Pakar militer Selamat Ginting menilai persoalan di tubuh Polri tidak semata-mata berkaitan dengan kasus penyadapan. Ia menduga ada persoalan yang lebih besar dan telah berlangsung lama. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya persatuan umat Islam, dalam menghadapi masalah pengkhianatan bangsa ini.

Hal itu disampaikan Selamat Ginting dalam sebuah acara yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) di Gedung AQL, Tebet, Jakarta. Acara tersebut dipandu Ketua SAJID, Ustaz Bachtiar Nasir.

Dalam kesempatan itu, Selamat mengemukakan pandangannya mengenai perkembangan politik nasional, dugaan persoalan di tubuh Polri, dan hubungan Islam dan nasionalisme.

Mengikuti Perjalanan Politik Jokowi Sejak 2005

Selamet mengaku telah mengikuti perjalanan politik Joko Widodo sejak 2005, ketika mantan Wali Kota Solo itu mulai diusung sebagai calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan. Sejak awal, Selamet bahkan mempertanyakan keputusan partai berlambang banteng itu yang mengusung seseorang yang menurutnya bukan kader partai.

“Saya ini termasuk wartawan yang sejak awal mengikuti. Pada 2005, ketika Jokowi dijadikan calon wali kota, saya sudah tahu. Bahkan saya juga protes kepada PDIP. Katanya partai kader, tetapi ini siapa? Ini bukan kader PDIP. Kok tiba-tiba dijadikan calon wali kota?” ungkap Selamat.

Bagi Selamat, persoalan tersebut bukan terkait suku, agama, atau latar belakang seseorang. Ia justru ingin menegaskan pentingnya konsistensi partai politik dalam menjalankan fungsi dan nilai-nilai demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa partai politik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, keberadaan partai harus dihormati sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Selamat juga mengingatkan sejarah Pemilu 1955 yang memperlihatkan kuatnya berbagai kekuatan politik, termasuk nasionalis dan Islam. Dalam pemilu tersebut, PNI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi empat kekuatan politik terbesar.

“Saya kira dalam diri saya harus ada nasionalisme dan Islamisme. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin nasionalisme tanpa Islamisme. Tidak mungkin Islamisme tanpa nasionalisme,” katanya.

Ia menginginkan politik Indonesia tidak terus-menerus terjebak dalam pertentangan antara kelompok kanan dan kiri. Keduanya, menurut dia, harus ditarik ke tengah agar menemukan titik temu untuk kepentingan bangsa.

Menyebut Ada Kudeta Merangkak

Dalam perkembangan politik dan keamanan nasional belakangan ini, Selamat menyoroti persoalan penyadapan yang menyeret sejumlah pihak. Ia menilai kasus tersebut tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Bahkan, ia menggunakan istilah “kudeta merangkak” untuk menggambarkan dugaan proses yang menurut analisisnya telah berlangsung dalam waktu lama.

“Saya menggunakan istilah kudeta merangkak. Ini tentu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Prosesnya sudah berlangsung sejak lama,” ujarnya.

Menurut Selamat, persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama menyangkut kemungkinan adanya upaya untuk memengaruhi atau mengganggu jalannya pemerintahan.

Karena itu, ia menilai masyarakat perlu bersikap strategis. Dalam situasi yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap negara, persatuan nasional harus lebih diutamakan.

“Tidak ada jalan lain bagi kita semua. Kita mesti mendukung negara, mendukung pemerintah. Kita harus menyatu karena ada musuh bersama kita di sini,” tegasnya.

Selamat juga menjelaskan bahwa dirinya sengaja lebih dahulu mengangkat persoalan tersebut melalui pemberitaan sebelum kasusnya berkembang lebih jauh. Menurut dia, dalam era komunikasi digital, kecepatan menyampaikan informasi sangat menentukan.

Ia mengaku telah menyampaikan sejumlah analisis dan menyebut beberapa nama yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Langkah itu, kata dia, dimaksudkan agar persoalan tidak berkembang tanpa pengawasan publik.

Pembenahan Polri Jangan Setengah Hati

Selamat memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo dalam melakukan perubahan kepemimpinan di tubuh Polri. Ia menilai pergantian pimpinan kepolisian membuka kesempatan untuk melakukan pembenahan yang lebih menyeluruh.

Menurutnya, langkah mutasi dalam jumlah besar yang dilakukan pimpinan baru Polri merupakan sinyal bahwa reformasi internal sedang berjalan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembenahan tidak boleh berhenti pada pergantian sejumlah pejabat saja.

“Harus segera dilakukan reshuffle dalam lingkungan kepolisian. Habisi saja semua yang memang menjadi bagian dari persoalan itu,” ujarnya.

Selamat memperkirakan masih ada pejabat di lingkungan Mabes Polri yang perlu diperiksa dan dievaluasi. Ia menilai proses pembenahan membutuhkan waktu karena persoalan yang dihadapi tidak mungkin diselesaikan hanya dalam hitungan hari.

Ia juga menyoroti kemungkinan keterkaitan persoalan di kepolisian dengan berbagai kejahatan lain, seperti pertambangan ilegal, narkoba, perjudian, hingga prostitusi.

Menurut Selamat, penyelidikan harus diarahkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan dan keterlibatan oknum aparat dalam berbagai aktivitas ilegal tersebut.

“Ini bukan hanya soal penyadapan. Kejahatan-kejahatan lainnya juga akan segera terbongkar,” katanya.

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin berbagai bisnis ilegal bisa berlangsung apabila tidak ada pihak yang memberikan perlindungan atau membiarkannya berjalan.

Selamat bahkan mengaku telah mencoba menganalisis siapa saja pejabat yang memiliki kewenangan di bidang narkoba dan teknologi informasi. Menurutnya, pembenahan harus menyentuh orang-orang yang diduga menjadi bagian dari jaringan persoalan tersebut.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pejabat maupun aparat dalam kejahatan-kejahatan itu tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses peradilan