Aliansi Ulama Jabar Dukung Kapolri Suyudi, Desak Usut Kasus Penyadapan

Bandung (Mediaislam.id) – Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Mereka mengapresiasi langkah kepolisian, terutama dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri dan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Masjid Istiqomah, Bandung, Jumat (6/11/2026). Koordinator Aliansi, Ustaz Asep Syaripudin, mengatakan para ulama sepakat memberikan dorongan, dukungan, dan doa agar Kapolri konsisten menegakkan amar makruf nahi mungkar sesuai tugas dan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang.

“Kami sepakat memberikan dorongan, dukungan, dan doa untuk Kapolri agar secara istiqamah menegakkan amar makruf nahi mungkar. Tentu saja sesuai dengan tugas dan fungsi Polri menurut undang-undang, khususnya dalam menangani masalah besar bangsa,” ungkap Asep.

Menurutnya, dukungan tersebut dilatarbelakangi sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo serta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah jenderal polisi dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Kami berkumpul dan bersepakat untuk memberikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi. Kami melihat Kapolri yang baru ini membawa harapan dan perubahan, baik di tubuh Polri maupun dalam perlindungan dan keamanan masyarakat,” jelasnya.

Ketua Wilayah Syarikat Islam Jawa Barat, Nandang Koswara, turut menyampaikan alasan dukungan tersebut. Ia menilai Suyudi membawa harapan di tengah kondisi bangsa yang, menurutnya, dirusak oleh orang-orang dengan perilaku dan karakter iblis.

“Kami mengajak masyarakat bahu-membahu memperbaiki kondisi bangsa. Kami yakin Suyudi punya misi untuk membersihkan tubuh Polri dan bangsa ini,” tegas Nandang.

Dalam kesempatan itu, Ustaz Asep membacakan pernyataan sikap Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat. Mereka meminta Kapolri menjalankan penegakan hukum secara konstitusional dan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap mengkhianati bangsa dan negara, dengan tetap berpegang pada prinsip ‘azizun hakim.

Aliansi mendesak Kapolri menindak tegas para pengedar narkoba yang dinilai menghancurkan masa depan generasi muda. Penindakan serupa juga diminta terhadap pihak-pihak yang menghasut, mengadu domba, dan memecah belah umat beragama.

“Kami minta Kapolri menindak tegas para pengedar narkoba yang menjadi penghancur generasi muda bangsa. Tindakan yang sama juga harus dilakukan untuk para penghasut, pengadu domba, dan pemecah belah umat beragama,” tandas Ustaz Asep.

Aliansi juga menyoroti praktik perjudian dalam berbagai bentuk, termasuk judi online (judol), serta pinjaman online (pinjol) yang dinilai telah merusak mental dan perekonomian keluarga. Mereka meminta aparat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Selain itu, para ulama dan tokoh tersebut meminta penindakan tegas terhadap pelaku maupun pihak yang mendorong seks bebas dan LGBT, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Persoalan kerusakan lingkungan juga masuk dalam daftar perhatian Aliansi. Mereka menilai kerusakan alam telah memicu berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga tanah longsor. Karena itu, Kapolri diminta menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan.

Di lingkungan internal Polri, Aliansi meminta Suyudi membersihkan institusi kepolisian dari oknum aparat yang diduga menjadi pelindung kejahatan, kemaksiatan, dan premanisme, serta menunjukkan sikap fobia terhadap Islam.

Ustaz Asep mencontohkan penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Menurutnya, tindakan aparat dalam peristiwa tersebut tidak mencerminkan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Salah satu contohnya ialah kasus penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Dalam kejadian itu, aparat bukan melakukan fungsi yang sesungguhnya dari kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” jelasnya.

Tuntutan lainnya adalah pengusutan secara tuntas peristiwa KM 50. Aliansi menilai penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap kasus-kasus besar yang selama ini menjadi perhatian publik.

Menutup pernyataan sikapnya, para ulama dan tokoh Jawa Barat menyampaikan doa agar Kapolri mampu membawa institusi kepolisian kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

“Terakhir, kami mendoakan Kapolri agar membawa institusi Kepolisian sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat,” tandas Asep. []