Pos Indonesia Dukung Pengembangan Gerakan Halal

CIVILITA.COM – Gerakan Halal di Indonesia mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu diantara pendukung berkembangnya Gerakan Halal tersebut ialah PT Pos Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN).

Menurut Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono, ada dua bentuk dukungan PT Pos untuk menyukseskan gerakan halal agar berkembang pesat. Salah satunya adalah menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi di bidang kehalalan.

Diungkapkan Gilarsi, selama ini perusahaan yang dipimpinnya memiliki sekolah tinggi. Demi mengembangkan gerakan halal tersebut, ia mengatakan akan menambahkan materi soal kehalalan dalam kurikulumnya.

“Yang pertama kita punya Sekolah Tinggi Logistik atau Politeknik Logistik milik PT Pos. Ini tinggal saya mereview kurikulumnya. Bahwa kehalalan masuk dalam kurikulumnya. Jadi saya ingin kalau orang mau belajar halal tempatnya ada di sekolah tingginya pos ini,” ujarnya sebagaimana dilansir Republika, Rabu (16/12).

Penambahan kurikulum kehalalan ini dalam rangka menciptakan ahli-ahli di bidang halal untuk mendukung Indonesia menjadi kiblat gerakan halal dunia. Menurutnya jika gerakan halal itu diseriusi oleh pemerintah, akan membutuhkan banyak tenaga kerja.

Jika nanti undang-undang kehalalan sudah dibuat oleh pemerintah, PT Pos mengaku akan membantu menciptakan insan-insan yang ahli dalam bidang industri kehalalan. Terutama dalam soal logistik yang halal.

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang distribusi, tentu PT Pos memiliki jaringan hingga ke pelosok terpencil Indonesia. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan produk-produk halal ataupun menemukan lokasi yang bisa dikembangkan gerakan halal.

“Kedua Pos itu kan punya network di seluruh Indonesia sampai ke pelosok. Dan ini kita sudah punya jalur ke sana. Bukankah itu sebuah kesempatan kalau mau cari distribusi produk-produk halal sampai ke pelosok, Pos bisa lakukan itu,” ujarnya.

Menurut Gilarsi, Gerakan Halal, jangan hanya dikembangkan dari segi wisatanya saja. Tapi produk-produk yang bisa diekspor Indonesia harus mulai dikonsepkan secara halal. [MSR]