Menhaj Lantik Enam Pejabat, Integritas Jadi Pesan Utama

Jakarta (Mediaislam.id)–Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf melantik enam pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, Senin (3/8/2026), di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Haji dan Umrah yang dditerima Mediaislam.id, enam pejabat yang dilantik terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Pejabat Pengawas.

Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni Mahmudi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, M. Zaber Wahid sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, serta Wahyudin Ukoli sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun tiga Pejabat Pengawas yang dilantik adalah Mohammad Ali Sadikin sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi, Chairobby sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji, dan Ahmad Rifai sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah.

Dalam arahannya, Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan bukan penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, negara, dan masyarakat,” ujar Menhaj.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas yang diemban karena berbagai program penyelenggaraan haji telah berjalan.

“Tugas-tugas haji sudah berjalan. Saudara-saudara yang dilantik hari ini harus segera mengikuti dan melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan,” katanya.

Menhaj juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran, khususnya tindak pidana korupsi.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, terutama korupsi. Bekerjalah secara profesional, transparan, dan penuh integritas,” tegasnya.

Pelantikan enam pejabat tersebut diharapkan semakin memperkuat organisasi Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, profesional, serta memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.*