Lima Tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia

Jakarta (Mediaislam.id) – Sejumlah ulama, tokoh nasional, dan elemen masyarakat menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan, salah satunya mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, yang hadir dalam aksi itu, menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyelesaian persoalan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Tamsil menyebut salah satu poin penting dalam tuntutan aksi adalah batas waktu penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengingatkan, ketidakpastian yang terus berlangsung justru dapat memberatkan posisi Presiden Prabowo Subianto.

“Ini tidak boleh berlarut-larut. Ini akan memberatkan posisi presiden kalau dia terus-menerus didampingi oleh wakil yang sudah tidak memenuhi syarat, bahkan tidak pernah memenuhi syarat sejak awal,” tegas Tamsil.

Ia juga menyinggung munculnya tindakan sebagian masyarakat yang menurunkan gambar Wakil Presiden. Menurut Tamsil, tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan atas persoalan yang dinilai belum diselesaikan.

Tamsil mengaku telah berkonsultasi dengan ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengenai persoalan tersebut. Ia memperingatkan, jika masalah ini dibiarkan hingga bertahun-tahun, beban politik dan pemerintahan akan semakin berat.

“Bayangkan kalau ini berlarut-larut sampai tiga tahun. Betapa beratnya tugas presiden kita,” ujarnya.

Karena itu, Tamsil berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secepatnya, bahkan pekan depan setelah masa reses DPR berakhir. Ia menilai tidak perlu ada proses berbelit-belit maupun penggunaan hak angket DPR.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat dijadikan dasar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk dalam menentukan pengganti wakil presiden.

“Tidak perlu proses yang berbelit-belit, tidak perlu ada hak angket karena sudah jelas keputusan MK. Cukup menjadikan keputusan MK dan MA itu sebagai basis untuk memilih penggantinya,” kata Tamsil.

Dalam kesempatan yang sama, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) membacakan lima tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia. Ia menyatakan, aksi tersebut digelar karena adanya hal-hal yang dinilai mengancam keutuhan bangsa dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Rakyat bersatu membela Indonesia karena sekarang ada yang sedang mengancam keutuhan dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lawan atau biarkan? Tumpas atau biarkan? Mereka pengkhianat atau bukan? Sudah jadi teroris atau tidak? Takbir!” seru UBN di hadapan peserta aksi.

UBN juga menegaskan tuntutan agar putusan MK dan MA terkait persyaratan pendidikan Gibran ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap putusan hukum harus dilaksanakan.

“Rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten. Apa yang telah diputuskan oleh MK dan MA harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak? Kita menuntut legislatif atau tidak? Kita menuntut eksekutif atau tidak? Laksanakan hukum sebab ini negara hukum!” tegasnya.

Adapun lima tuntutan yang dibacakan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia tersebut adalah:

1. Rakyat bersatu, membela Indonesia.
2. Rakyat bersatu, melawan pengkhianat bangsa dan negara!
3. Rakyat bersatu, melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara.
4. Rakyat bersatu, menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
5. Rakyat bersatu, menegakkan hukum secara konsisten.

Melalui lima tuntutan tersebut, massa aksi menyuarakan agenda pembelaan terhadap Indonesia, penolakan terhadap oligarki dan penguasaan asing atas aset negara, serta desakan agar hukum dan konstitusi dijalankan secara adil dan konsisten. []