Ketahanan Keluarga di Asia Pasifik Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Jakarta (Mediaislam.id)–Penguatan ketahanan keluarga di kawasan Asia Pasifik membutuhkan integrasi nilai keagamaan, kebijakan publik yang berpihak pada keluarga, serta kolaborasi lintas sektor. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk menghadapi perubahan sosial dan tantangan keluarga di era modern.

Hal itu mengemuka dalam Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang diselenggarakan Pusat Belajar Keluarga Madani (PBKM) di Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Konferensi mengangkat tema “Resiliensi Keluarga dan Kemajuan Negara-Negara Sekawasan: Menguatkan Peran dan Kepemimpinan Perempuan di Asia Pasifik.”

Dalam salah satu komisi bertajuk Nilai, Kebijakan, dan Kolaborasi untuk Penguatan Keluarga, peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi keluarga di kawasan Asia Pasifik. Diskusi panel tersebut dimoderatori Dr Astriana Baiti Sinaga dengan menghadirkan Prof Dr Ir Luluk Setyaningsih, SHut, MSi dan Prof Dr Heru Susetyo, SH, LL.M, MSi, MAg, PhD.

Prof Luluk mengatakan ketahanan keluarga saat ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari aspek ekonomi dan sosial hingga meningkatnya angka perceraian. Kondisi tersebut turut memengaruhi perubahan struktur keluarga.

“Isu ketahanan keluarga, fakta terkait isu ekonomi, sosial, tingginya angka perceraian, sehingga ada perubahan struktur keluarga. Dan dominasi cerai gugat lebih mendominasi dibanding cerai talak,” ujar Luluk di hadapan peserta konferensi dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Ia juga menyoroti persoalan kesehatan mental yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih serius, termasuk dalam lingkungan pendidikan berbasis agama.

“Hal yang memprihatinkan, permasalahan mental satu dari tiga orang dan ini terjadi di sekolah Islam,” katanya.

Sementara itu, Prof Heru Susetyo memaparkan perubahan karakter keluarga dalam kehidupan modern. Menurut dia, perubahan peran dan fungsi keluarga turut memengaruhi cara generasi muda memandang pernikahan dan mencari ketenangan.

“Fenomena keluarga modern kontemporer, ada perubahan secara peran dan fungsi. Pernikahan dilihat sebagai pilihan. Ikatannya lebih mudah terurai,” kata Heru.

Ia menambahkan, perubahan tersebut juga terlihat dari kecenderungan anak-anak dan generasi muda dalam mencari ketenangan. Menurut Heru, sebagian anak tidak lagi menjadikan keluarga dan nilai-nilai agama sebagai rujukan utama.

“Fenomena lain juga, anak sekarang mencari ketenangan dengan cara sendiri, bukan dari keluarga dan nilai-nilai agama yang dianutnya,” ujarnya.

Dalam diskusi, salah seorang peserta menilai persoalan yang muncul di sekolah maupun pesantren tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keagamaan. Pendekatan psikologis juga diperlukan agar persoalan anak dan remaja dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya penguatan nilai keagamaan yang moderat sebagai salah satu fondasi ketahanan keluarga. Nilai agama dinilai dapat menjadi sumber moral dan pedoman bagi keluarga, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam mendidik generasi.

Konferensi juga mendorong agar penguatan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga secara individual. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat perlu terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan dan program.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas nasional dan lokal, sektor swasta, serta dunia usaha dinilai diperlukan agar kebijakan ketahanan keluarga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, konferensi diharapkan menghasilkan penguatan nilai keagamaan yang moderat sebagai landasan optimalisasi peran perempuan yang bermartabat, baik di lingkungan keluarga maupun ruang publik, termasuk pada lembaga formal dan nonformal.*