Konferensi Keluarga Asia Pasifik: Perempuan Kunci Ketahanan Keluarga

Jakarta (Mediaislam.id)–Kepemimpinan perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan bangsa sekaligus ketahanan keluarga di kawasan Asia Pasifik. Penguatan kapasitas dan keterwakilan perempuan di ruang publik disebut perlu didukung melalui kebijakan, pendidikan, serta ekosistem yang memungkinkan perempuan berkontribusi secara lebih luas.

Hal itu mengemuka dalam Komisi 4 bertajuk “Perempuan dan Kepemimpinan di Ruang Publik” pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik di Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Diskusi tersebut menghadirkan Prof. Dr. R. Siti Zuhro dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Ledia Hanifa, M.Psi.T., serta dipandu Dr. Paramitha Messayu.

Dalam diskusi, para narasumber menyoroti tujuh aspek utama kepemimpinan perempuan. Di antaranya kontribusi perempuan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik yang dinilai berdampak terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Namun, keterlibatan perempuan di ruang publik masih menghadapi hambatan budaya, sosial, dan struktural. Data Inter-Parliamentary Union (IPU) 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen kawasan Asia Pasifik baru mencapai 23 persen.

Penguatan kapasitas perempuan karena itu dinilai penting, terutama melalui pendidikan, literasi digital, dan keterampilan kepemimpinan. Data UNDP 2024 juga mencatat perempuan hanya mencakup 23 persen lulusan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di Asia Pasifik.

Selain meningkatkan keterwakilan politik, perempuan dinilai perlu mendapat ruang untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih ramah keluarga, perempuan, dan anak.

Peran perempuan juga dinilai penting di tingkat komunitas, khususnya sebagai penggerak perubahan dan agen perdamaian. Kepemimpinan perempuan semakin dibutuhkan untuk merespons tantangan global, termasuk perubahan iklim dan disrupsi teknologi.

Prof. Siti Zuhro mengatakan, keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah perempuan dalam posisi publik. Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan keterwakilan tersebut menghasilkan pengaruh substantif dan mendorong transformasi sistemik.

“Selanjutnya, menata partai politik sebagai sekolah kepemimpinan berbasis meritokrasi serta menyediakan ekosistem pendukung bagi policy leader,” ujar Siti.

Ia menilai karakter kepemimpinan yang empatik, inklusif, kolaboratif, dan responsif merupakan potensi penting dalam menciptakan nilai publik. Karena itu, orientasi kekuasaan perlu diarahkan dari pola dominasi atau power over menuju kolaborasi atau power with yang berbasis visi, etika, dan nilai publik.

Sementara itu, Ledia Hanifa mengatakan, penokohan perempuan perlu dibangun melalui nilai dan karakter, kompetensi dan karya, dokumentasi, komunikasi publik, serta kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, kepemimpinan perempuan membutuhkan ekosistem dan sistem pendukung yang kuat. Sebab, seorang pemimpin tidak tumbuh sendirian.

“Hambatan budaya dan beban ganda diatasi melalui penguatan empat pilar kapasitas, yaitu literasi, pendidikan sepanjang hayat, soft skills, dan teknologi digital,” kata Ledia.

Ia menambahkan, partai politik yang sehat memiliki peran dalam menyiapkan, melindungi, dan memberikan ruang kepemimpinan bagi perempuan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan tidak berhenti pada representasi, tetapi dapat menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada keluarga.

Para peserta diskusi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk membangun ekosistem kepemimpinan perempuan di kawasan Asia Pasifik.*