Strategi Licik Zionis di Gaza: Bangun Pemukiman Ilegal, Usir Penduduk Palestina

MEMBANGUN pemukiman ilegal, menghapus kota-kota, dan menghalangi bantuan kemanusiaan dilakukan demi mencapai tujuan untuk memaksa warga Palestina keluar dari Gaza, menurut para analis.

Dengan reruntuhan Jalur Gaza yang terhampar di sekitarnya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz minggu lalu memperbarui dorongannya untuk mendirikan pemukiman ilegal di bagian utara wilayah yang hancur tersebut.

“Saya berniat untuk mendirikan tiga pos terdepan Nahal, yang juga merupakan entitas militer, di tempat-tempat yang berada di Gaza utara,” ujar Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz kepada Channel 14.

Pernyataan tersebut merujuk pada pangkalan-pangkalan yang menggabungkan kegiatan pertanian dengan kehadiran bersenjata sebagai upaya untuk memperkuat kendali atas suatu wilayah. Sang menteri mengatakan bahwa menurut pandangannya, mendirikan pemukiman-pemukiman ini akan meningkatkan keamanan, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang benar, pada waktu yang tepat, dan dengan koordinasi yang matang.

Ini bukan pertama kalinya anggota partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut melontarkan komentar seperti itu.

Pada bulan Desember, Katz mengatakan bahwa militer Israel “tidak akan pernah meninggalkan seluruh Gaza” tetapi “pada saat yang tepat” akan mendirikan pos-pos Nahal.

Langkah itu tetap direncanakan meskipun ada rencana yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang menyaratkan penarikan penuh militer Israel dan melarang pembangunan kembali pemukiman Israel.

Komentarnya juga senada dengan pernyataan terbaru dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahwa pekerjaan dasar untuk mendirikan tiga pemukiman di wilayah Gaza Utara telah selesai dilakukan. Smotrich, yang juga memegang portofolio administrasi pemukiman di Kementerian Pertahanan, telah berulang kali menyerukan pendudukan penuh atas Jalur Gaza.

Dorongan semacam itu telah menjadi inti dari tujuan gerakan pemukim Israel, yang pada Januari 2024 mengorganisasi konferensi yang dihadiri oleh para menteri pemerintah untuk mengadvokasi pendirian kembali pemukiman di Jalur Gaza.

“Ini adalah ideologi mereka. Mereka ingin warga Gaza keluar dari Gaza dan mereka ingin menetap di sana seperti mereka menetap di Tepi Barat,” kata mantan diplomat Israel, Alon Liel kepada Al Jazeera.

Semua pemukiman di atas tanah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional, tetapi perluasan pemukiman dan aneksasi telah menjadi tujuan inti dari pemerintahan sayap kanan garis keras Netanyahu.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahannya telah melakukan perluasan pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan penggusuran paksa terhadap puluhan komunitas Palestina dan aneksasi de facto atas tanah di Tepi Barat yang diduduki.