Puluhan Organisasi di Bahrain Tolak Normalisasi dengan Israel

Bahrain (Mediaislam.id) – Inisiatif Bahrain Anti Normalisasi dengan Israel (terdiri dari 27 organisasi dan lembaga Bahrain) kembali menegaskan penolakannya terhadap perjanjian normalisasi antara Bahrain dan entitas pendudukan Zionis Israel, dan menganggapnya sebagai bahaya yang akan segera terjadi terhadap kepentingan rakyat Bahrain dan Palestina, seluruh umat.

Dalam sebuah pernyataan pada peringatan ketiga penandatanganan perjanjian normalisasi yang dikenal sebagai “Perjanjian Abraham”, Inisiatif Bahrain Anti Normalisasi menyatakan dukungannya terhadap massa rakyat Palestina “yang menghadapi pendudukan Zionis Israel dan berupaya untuk membebaskan tanah mereka dan mendirikan negara Palestina merdeka di seluruh wilayah nasional.” Inisiatif Bahrain Anti Normalisasi menjelaskan bahwa rakyat Bahrain, dengan semua kelompok sosial mereka, menyatakan “penolakan tegas terhadap konsesi bebas yang menguntungkan musuh dan mendorongnya untuk lebih banyak membunuh dan menganiaya rakyat Palestina, dan memberinya perlindungan atas kejahatannya.”

Inisiatif Bahrain, yang mewakili puluhan organisasi masyarakat sipil Bahrain, menegaskan kembali penolakan dan kecaman mereka terhadap kunjungan Menteri Luar Negeri Zionis Israel ke Bahrain, yang berlangsung pada tanggal 3 September. “Ini adalah penodaan tanah Bahrain dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip rakyat,” tegasnya.

Inisiatif Bahrain meminta pemerintah Bahrain untuk memutuskan semua hubungan dengan entitas pendudukan Zionis Israel, yang mereka gambarkan sebagai “penjahat”. Inisiatif ini juga menyerukan boikot terhadap pameran emas dan perhiasan yang seharusnya diselenggarakan pada periode antara 14-18 November, jika ada keikutsertaan Israel di dalamnya, “karena partisipasi tersebut merupakan penghinaan terhadap rakyat dan bahaya bagi kepentingan nasional.”

Inisiatif Bahrain juga menyerukan seluruh lapisan masyarakat Bahrain untuk terus mendukung rakyat Palestina, waspada terhadap gangguan pendudukan Zionis Israel ke negara tersebut, dan memboikot siapa pun yang berani berurusan dengan negara tersebut.

Inisiatif ini menekankan pentingnya terus menentang normalisasi dengan segala cara damai, dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Bahrain dan mendukung rakyat Palestina ketika mereka menghadapi pendudukan paling kejam dan kriminal dalam sejarah, dan memberi hormat kepada rakyat Libya atas sikap mereka saat ini mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri Libya dengan menteri Israel. Yang mana sikap terebut menyebabkan pemecatan menteri tersebut, dan ini mencerminkan gambaran yang jelas tentang penolakan negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan pendudukan Zionis Israel.

Inisiatif Bahrain menambahkan dalam pernyataannya, “Tiga tahun setelah perjanjian ini, Zionis tidak mundur dari kebrutalannya. Namun justru semakin meningkat dengan membunuh rakyat Palestina, menempatkan mereka di pusat-pusat penahanan, mengusir mereka dari tanahnya, merampas rumahnya, dan menghancurkan rumah-rumahnya, sebagai ekspresi terang-terangan dari fasisme rasis dan neo-Nazisme.”

Lebih lanjut Inisiatif Bahrain mengatakan, selama tiga tahun penandatanganan perjanjian tersebut, pendudukan Zionis Israel menggandakan operasi pembunuhan, penggusuran, dan aneksasi tanah Palestina, membangun permukiman Yahudi, dan membawa lebih banyak pemukim pendatang Yahudi dari seluruh dunia untuk menduduki rumah-rumah warga Palestina. Dari konflik ini, muncul generasi baru pemuda Palestina yang menolak penghinaan dan pelecehan, dan melawan tentara pendudukan Zionis Israel (yang dianggap sebagai salah satu tentara bersenjata paling berat di dunia) dengan dada telanjang, yang telah membingungkan entitas Zionis dan menjadikannya semakin terpuruk dalam krisis internal dan konflik partai politik yang menjalankannya.

Perjanjian normalisasi antara Bahrain dan entitas pendudukan Zionis Israel terjadi pada tanggal 15 September 2020, di tengah meluasnya penolakan dari masyarakat, yang diwakili dalam serangkaian gerakan dan aktivitas politik dan lapangan, yang terbaru adalah pada peringatan 75 tahun Nakba Palestina pada bulan Mei lalu, ketika 26 organisasi politik dan federasi serikat buruh bergabung dalam “Inisiatif Nasional Bahrain Anti Normalisasi dengan Israel”, yang meminta pemerintah negara mereka menghentikan segala bentuk normalisasi dengan Israel.

sumber: infopalestina