Kasus HIV Meningkat, Ulama Dorong Ketegasan Pemerintah Atasi LGBT

 Kasus HIV Meningkat, Ulama Dorong Ketegasan Pemerintah Atasi LGBT

Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MSc

Bogor (Mediaislam.id) – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan bahwa Bogor menjadi wilayah dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2026.

Sementara itu, menurut data Dinas Kesehatan Kota Bogor, faktor terbesar dalam yang berkontribusi dalam kasus HIV adalah perilaku hubungan sesama jenis (LGBT).

Ulama asal Bogor Prof Dr KH Didin Hafidhuddin menilai fenomena tersebut sebagai persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

“Ini pengulangan kaum Nabi Luth yang melakukan homoseksual. Makanya kemudian kaum Luth itu diazab dengan dijungkir balikkan dan dihujani batu panas oleh Allah. Kemurkaan Allah pada pelaku homoseksual ini luar biasa,” ungkap Kiai Didin dalam kajian di Masjid Ibn Khaldun, Bogor, Ahad (26/4/2026).

Menurutnya, pendekatan yang diperlukan tidak hanya sebatas edukasi, tetapi juga sanksi yang tegas dari pemerintah. “Ini maksiat dan kejahatan yang luar biasa, menghancurkan masa depan, bahkan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sanksinya harus tegas, harus jelas,” kata Kiai Didin.

Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) itu menyampaikan bahwa langkah pembinaan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara jelas agar dapat mencegah meluasnya persoalan yang dianggapnya berdampak pada nilai sosial dan masa depan generasi.

“Anak-anak kita pewaris masa depan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebab kalau sudah terjatuh pada perilaku menyimpang ini akan hancur segala-galanya tidak bisa berpikir normal, dan gay itu kan tidak punya rasa malu,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat sampai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, untuk merespons data tersebut dengan kebijakan yang dianggap mampu menekan angka penularan HIV serta menjaga ketahanan sosial masyarakat.

“Mudah-mudahan pemerintah sampai ke pemda provinsi, pemda kota/kabupaten menyadari bahwa masalah ini merupakan tindakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan menghancurkan masa depan umat manusia termasuk bangsa,” tandas Kiai Didin. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 10 =