Bulan Solidaritas Palestina, MUI Kembali Kritik Konser Bocelli

Jakarta (Mediaislam.id)–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan pemerintah agar memperkuat komitmen pembelaan terhadap Palestina melalui tindakan nyata dan terukur. Momentum Bulan Solidaritas Palestina yang berlangsung sepanjang November 2026 dinilai harus menjadi kesempatan untuk memperkuat langkah konkret Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Sudarnoto mengatakan, Bulan Solidaritas Palestina yang dimulai pada 1 November dan mencapai puncaknya pada 29 November bukan sekadar momentum seremoni. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan harus memiliki makna edukasi sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam membela Palestina.

“Spirit dan komitmen kita sebagai bangsa haruslah semakin kuat dan terukur untuk membela Palestina. Tidak cukup sekadar dikatakan Indonesia memegang teguh amanah Pembukaan UUD 1945. Sama sekali tidak cukup dipidatokan berulang-ulang di banyak event. Tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan terukur,” kata Sudarnoto dalam refleksinya menyambut Bulan Solidaritas Palestina 2026, Ahad (1/11/2026).

Menurut dia, prinsip membela Palestina dan menghapuskan penjajahan tidak boleh berhenti sebagai pernyataan diplomatik. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam kebijakan pemerintah.

Sudarnoto juga menyoroti konsistensi Indonesia dalam menjaga prinsip tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dia menilai, sikap tersebut harus dikawal secara sungguh-sungguh dan berlaku tanpa pengecualian.

“Seharusnya ada jaminan dan kepastian secara hukum bahwa tidak boleh ada pejabat, pebisnis, politisi, dan semua warga negara Indonesia yang mempermainkan prinsip ini untuk kepentingan apa pun,” ujarnya.

Dia menambahkan, sikap tegas Presiden mengenai prinsip tersebut harus diamankan oleh seluruh pihak. Sebab, menurut Sudarnoto, masih terdapat kalangan di Indonesia yang dinilai mengabaikan prinsip tersebut demi keuntungan ekonomi maupun motif lainnya.

Dia menyebut fenomena yang diistilahkannya sebagai rainbow diplomacy atau rainbow collaboration antara Indonesia dan Israel masih terjadi dalam berbagai bentuk dengan melibatkan beragam aktor.

Dalam refleksinya, Sudarnoto turut menyinggung polemik konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Dia menilai pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap masukan dan permintaan MUI yang kemudian mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Menurut dia, MUI telah menyarankan pemerintah meninjau ulang keputusan yang mengizinkan penyelenggaraan konser tersebut.

Sudarnoto menjelaskan, keberatan terhadap konser Bocelli berkaitan dengan informasi mengenai keterlibatan penyanyi tersebut dalam acara penggalangan dana untuk tentara Israel atau Israel Defense Forces (IDF) pada 2010.

Dia merujuk pemberitaan Jewish Journal yang disebutnya mengungkap penampilan Bocelli dalam acara penggalangan dana yang diselenggarakan Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), kelompok pendukung militer Israel yang berbasis di Amerika Serikat.

“Jadi Bocelli adalah pendukung kelompok Zionis, meskipun dia bukan Zionis,” kata Sudarnoto.

Dia menyayangkan pemerintah, promotor, maupun pihak Bocelli belum memberikan penjelasan mengenai keterlibatan penyanyi tersebut dalam acara penggalangan dana pada 2010.

Menurut Sudarnoto, pembahasan mengenai kecintaan Bocelli terhadap perdamaian, lirik lagu-lagunya, diplomasi budaya Borobudur, keuntungan ekonomi, hingga rencana bantuan 100 ribu pasang sepatu tidak seharusnya mengesampingkan persoalan tersebut.

Dia meminta pemerintah menelusuri informasi mengenai penampilan Bocelli dalam acara penggalangan dana untuk IDF pada 2010 agar persoalan itu mendapat penjelasan yang terang.

Sudarnoto menegaskan, penolakan MUI dan organisasi-organisasi pembela Palestina terhadap konser Bocelli didasarkan pada persoalan tersebut, bukan karena alasan lain.

“MUI dan cinta damai sejati, organisasi bela Palestina istiqamah tolak konser Bocelli karena konsernya 2010, bukan karena yang lain-lain. Kehadiran di Indonesia adalah cacat moral, meskipun tetap diizinkan pemerintah,” ujarnya.

Dia menilai polemik konser tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia. Menurut Sudarnoto, diplomasi budaya semestinya tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keadaban yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.*