Rencana Konser Andrea Bocelli, Muhammadiyah Ingatkan Seni Budaya Harus Berpihak pada Kemanusiaan

Jakarta (Mediaislam.id)–Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia pada akhir Oktober dan awal November 2026. Muhammadiyah menilai kegiatan seni dan budaya perlu disikapi secara kritis apabila berkaitan dengan dukungan terhadap penjajahan Israel atas Palestina.

Sikap tersebut disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni melalui tayangan pengantar program Ruang Publik TVMu, Ahad (24/10/2026). Ia menegaskan, Muhammadiyah memiliki komitmen kuat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.

Menurut Syafiq, segala bentuk penjajahan, kezaliman, pendudukan, dan perampasan harus dilawan. Komitmen tersebut juga mencakup penolakan terhadap propaganda yang mendukung Zionisme Israel, termasuk melalui pertunjukan seni, olahraga, dan kegiatan perdagangan.

Syafiq mengajak masyarakat Indonesia berhati-hati agar tidak memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kegiatan yang dinilai memperkuat propaganda tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan uang guna menyaksikan suatu pertunjukan apabila kegiatan itu berkaitan dengan dukungan terhadap penjajahan.

“Jika sebuah konser itu dimaksudkan untuk menggalang dana dan apalagi jika dana itu digunakan untuk menjustifikasi, mendukung kezaliman dan penjajahan, maka itu juga sesuatu yang tidak mungkin kita benarkan,” ujarnya, dikutip Mediaislam.id dari laman Muhammadiyah.or.id.

Ia menambahkan, solidaritas terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, masyarakat Indonesia diajak bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perdamaian, termasuk bagi rakyat Palestina.

MUI Soroti Rekam Jejak Andrea Bocelli

Dalam diskusi yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menjelaskan, penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli didasarkan pada penelusuran rekam jejak sang penyanyi.

Sudarnoto menyoroti penampilan Bocelli dalam acara Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. Menurutnya, keterlibatan dalam acara tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menilai hubungan sang penyanyi dengan pihak yang mendukung militer Israel.

Ia menegaskan, sikap MUI bukan berkaitan dengan kualitas musik, lirik lagu, ataupun agama sang penyanyi, melainkan rekam jejak yang dinilai bertentangan dengan prinsip penolakan terhadap penjajahan.

Sudarnoto juga menyampaikan bahwa MUI telah mengirimkan sikap resmi beserta lampirannya kepada tiga kementerian, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia berharap pemerintah segera menyampaikan sikap resmi atas polemik tersebut. Menurutnya, pertimbangan ekonomi dari penyelenggaraan konser tidak semestinya mengesampingkan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Seni Budaya sebagai Diplomasi

Ketua Lembaga Seni Budaya PP Muhammadiyah Gunawan Budianto menilai seni dan budaya dapat menjadi sarana diplomasi atau soft power untuk mencapai kepentingan tertentu.

Karena itu, persoalan konser Andrea Bocelli perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni penggunaan diplomasi budaya untuk memperoleh penerimaan terhadap kebijakan politik suatu negara.

Gunawan mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 menegaskan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan penolakan terhadap penjajahan di seluruh dunia. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi kegiatan internasional yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan.

Ia juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai berbagai bentuk diplomasi yang dapat digunakan untuk membangun dukungan terhadap Israel, termasuk melalui pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2026–2030, Dwi Setyowati, menyatakan dukungannya terhadap sikap penolakan yang disampaikan MUI.

Dwi menekankan pentingnya menempatkan empati terhadap korban konflik, terutama perempuan dan anak-anak Palestina, dalam menentukan sikap terhadap kegiatan seni dan hiburan.

Menurutnya, dukungan terhadap Palestina tidak berarti menolak seni, budaya, ataupun upaya pemerintah mengembangkan pariwisata. Pemerintah tetap dapat menghadirkan seniman internasional lainnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga mendorong pemerintah agar lebih selektif dalam menyelenggarakan kegiatan publik sehingga kebijakan yang diambil dapat menjadi sarana pendidikan sosial bagi generasi muda.*