Kepala BPJPH: Presiden Prabowo Jadikan Halal Kekuatan Ekonomi Dunia
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan
Jakarta (Mediaislam.id)–Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan penguatan ekosistem halal nasional merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu penggerak utama ekonomi halal dunia.
Hal itu disampaikan Haikal saat membuka Forum D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 di Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam forum tersebut, ia mengajak negara-negara anggota D-8 memperkuat kolaborasi dalam membangun standar halal yang terintegrasi dan saling diakui.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk BPJPH yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan sedikitnya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar,” ujar Haikal.
Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, visi Presiden diterjemahkan BPJPH melalui semangat “Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia.” Menurut dia, Indonesia tidak hanya memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal di dalam negeri, tetapi juga mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem halal global melalui kerja sama antarnegara.
“Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan ‘Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia’,” katanya.
Haikal menambahkan, halal bukan merupakan konsep baru di Indonesia. Pemerintah, kata dia, telah memberi perhatian terhadap penyelenggaraan halal sejak beberapa dekade lalu hingga akhirnya lahir sistem Jaminan Produk Halal yang semakin kuat dan komprehensif.
Ia menilai implementasi kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Haikal kembali mengajak negara-negara anggota D-8 membangun kesamaan visi dalam pengembangan standar halal internasional. Menurut dia, sinergi antarnegara akan menjadi fondasi penting bagi terbentuknya ekosistem halal global yang lebih kuat dan saling menguntungkan.
“Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengatakan penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 merupakan wujud upaya pemerintah mengintegrasikan kekuatan ekonomi nasional dengan dunia Islam.
“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” kata Anis.
Sekretaris Jenderal D-8 turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, inisiatif Indonesia dapat menjadi katalis bagi peningkatan investasi, riset, dan kerja sama industri halal global. Selama lima hari, D-8 HEI 2026 akan diisi pameran dagang, business matching, serta diskusi panel D-8 HEI Talks.
Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub mengatakan forum itu dirancang untuk menghasilkan kolaborasi bisnis yang konkret melalui kemitraan usaha, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan transaksi perdagangan.
Penyelenggaraan D-8 HEI 2026 merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto pada KTT D-8 ke-11 di Kairo, Mesir, pada Desember 2024. Saat itu, Presiden menekankan pentingnya pembentukan rantai nilai halal melalui penguatan jejaring ekonomi serta komitmen Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.
D-8 didirikan pada 1997 dan kini beranggotakan Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan. Forum ini mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk atau sekitar 16 persen populasi dunia dengan gabungan produk domestik bruto mencapai sekitar 5,1 triliun dolar AS.*
