Forum Ketua PWNU Minta Muktamar Selambatnya Awal Agustus 2026

Jakarta (Mediaislam.id) – Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar segera menyelenggarakan muktamar paling lambat pada awal Agustus 2026.

Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa PWNU bersama PCNU siap menyatakan mosi tidak percaya jika agenda tertinggi organisasi tersebut tidak terlaksana hingga batas waktu yang diminta.

Kehadiran para pimpinan wilayah di Kantor PBNU Jakarta pada Selasa tersebut merupakan bagian dari konsolidasi untuk merespons dinamika internal serta kebuntuan komunikasi di tingkat elit organisasi.

Forum tersebut menyatakan keprihatinan mendalam karena kesepakatan islah yang telah dilakukan sebelumnya dinilai belum memberikan kemajuan berarti dalam memecahkan persoalan organisasi.

Aspirasi mendesak ini disampaikan langsung kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf serta diterima secara daring oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Para ketua wilayah menilai keterlambatan pelaksanaan muktamar berisiko besar mengganggu stabilitas konsolidasi serta menghambat peran strategis NU dalam urusan kebangsaan dan keumatan.

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Ketua PWNU menuntut PBNU konsisten menjalankan keputusan Rapat Pleno 29 Januari 2026 yang menetapkan jadwal muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

PBNU juga diminta segera menindaklanjuti hasil rapat harian Maret lalu terkait pembentukan panitia munas, konbes, dan muktamar, termasuk percepatan penerbitan surat keputusan kepengurusan.

Selain itu, panitia pengarah atau Steering Committee didesak untuk menetapkan daftar definitif peserta muktamar dari tingkat wilayah hingga cabang internasional paling lambat satu bulan sebelum acara dimulai.

Sikap tegas ini didukung secara nyata oleh 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan, sebagai sinyal kuat keinginan struktural bawah atas kepastian kepemimpinan.

Abdul Ghaffar Rozin menyebutkan bahwa percepatan muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi serta mencegah penurunan kepercayaan anggota terhadap struktur organisasi.