Dewan Perdamaian Gaza: Spanyol Menolak, Jerman Minta Warga Palestina Dilibatkan
Penandatanganan anggota Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swis, Kamis (22/01)
Jakarta (Mediaislam.id) – Pemerintah Spanyol menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Terkait Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, perdana menteri telah mengumumkan keputusan otoritas Spanyol untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif ini,” bunyi pernyataan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Jumat (23/01/2026).
Keputusan tersebut, menurut pernyataan itu, didasarkan pada sikap konsisten Spanyol dalam mendukung tatanan dunia multipolar, hukum internasional, serta sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sanchez menegaskan, rakyat Palestina sendiri harus menentukan masa depan Palestina. Sementara itu, isu mengenai hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel harus diselesaikan melalui dialog antara para pihak, kata kantor perdana menteri.
Perdana Menteri Spanyol itu juga menilai solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai penyelesaian jangka panjang di Jalur Gaza.
Terpisah, seperti dilansir Anadolu, Jerman mengatakan bahwa warga Palestina harus tetap memiliki suara dalam rencana AS untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang.
“Kemarin, kami mencermati rencana yang dipaparkan di Davos. Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi,” kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Josef Hinterseher kepada wartawan di Berlin, Jumat (23/01/2026).
Ia merujuk pada presentasi yang disampaikan oleh menantu Presiden AS Jared Kushner selama peresmian Dewan Perdamaian di Davos, yang menunjukkan Gaza baru dengan gedung-gedung tinggi dan garis pantai yang menarik wisatawan selain unit perumahan, pertanian, dan industri.
Namun, Hinterseher menyambut baik pengumuman AS tentang konferensi rekonstruksi yang akan datang, menyebutnya sebagai “sinyal penting.”
Sementara itu, juru bicara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Lisa Royaee, mengatakan ada “garis merah yang jelas dalam hal pembangunan kembali [di Gaza], yang berarti tidak ada aneksasi dan fokus harus pada penduduk.”
