Sikap Terbaru Donald Trump: Tidak Ada yang Mengusir Rakyat Palestina dari Gaza

Washington (MediaIslam.id) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah usulannya terkait rencana mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza.

Pernyataan Trump tentang hal itu dia sampaikan selama konferensi pers dengan Perdana Menteri (PM) Irlandia Michael Martin di Oval Office.

Awalnya, seorang jurnalis meminta pendapat pemimpin Irlandia tentang rencana Trump untuk mengusir rakyat Palestina keluar dari Gaza ketika wilayah itu diambil alih AS.

“Tidak ada yang mengusir warga Palestina,” sela Trump, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (13/3/2025).

Komentar terbaru Trump berbeda dengan yang dia sampaikan bulan lalu ketika memperkenalkan usulannya untuk mengambil alih Gaza. Saat itu, Trump mengatakan bahwa seluruh penduduk Jalur Gaza yang berjumlah sekitar dua juta orang akan direlokasi secara permanen ke Mesir dan Yordania.

Pada saat itu pula, ketika didesak mengenai apakah dia akan merelokasi warga Palestina dengan paksa, Trump bersikeras bahwa tidak ada orang di Gaza yang benar-benar ingin tinggal di sana.

Komentar terbaru Trump muncul setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan pada Ahad lalu bahwa Tel Aviv akan membuka kantor “Otoritas Emigrasi” baru di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengelola pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Dia bahkan mengeklaim rencana itu mendapat dukungan dari pemerintahan Trump.

“Berbagai pejabat dalam pemerintahan berulang kali mengatakan kepada saya, ‘Kami tidak akan membiarkan dua juta Nazi tinggal di luar pagar’,” katanya, mengacu pada warga Palestina di Gaza.

“Dulu, adalah hal yang tabu untuk berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Gaza, tetapi sekarang orang-orang yang gila adalah yang paling realistis, paparnya.

“Tidak hanya realistis, tetapi itu satu-satunya rencana yang realistis,” imbuh dia, yang dilansir surat kabar Washington Post.

Menteri dari kubu sayap kanan Israel tersebut, yang telah menyangkal keberadaan orang-orang Palestina, mengatakan Tel Aviv bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menentukan negara mana yang akan menerima mereka yang dipindahkan secara paksa dari Gaza. []