Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdasarkan Pemerataan

Bogor (Mediaislam.id) – Perdebatan mengenai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengemuka setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun sejumlah kalangan menilai angka itu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Menanggapi hal itu, Dekan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik MSc, menilai perdebatan tersebut seharusnya tidak berhenti pada soal angka pertumbuhan semata, tetapi harus diarahkan pada pembahasan yang lebih mendasar mengenai konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

“Yang perlu didiskusikan secara serius bukan hanya apakah pertumbuhan itu tinggi atau rendah, tetapi paradigma pertumbuhan seperti apa yang ingin dibangun Indonesia,” ujar Irfan dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Menurut Irfan, terdapat tiga paradigma utama dalam pembangunan ekonomi yang selama ini dikenal, yakni pertumbuhan klasik, growth with equity (pertumbuhan dengan pemerataan), dan growth through equity (pertumbuhan melalui pemerataan).

Peraih Tokoh Pemberdayaan versi LAZNAS Rumah Zakat itu menjelaskan, paradigma pertama atau pertumbuhan klasik berorientasi utama pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam model ini, keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai setiap tahun.

Namun, kata Irfan, pendekatan tersebut kerap melahirkan persoalan ketimpangan karena manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal besar dan akses teknologi.

“Sering terjadi trade off antara pertumbuhan dan pemerataan. Angka ekonomi naik, tetapi ketimpangan juga ikut naik karena kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena mekanisme trickle down effect yang diharapkan mampu meneteskan manfaat pertumbuhan ke seluruh lapisan masyarakat, dalam praktiknya sering tidak berjalan optimal.

Konsep kedua, yakni growth with equity, menurut Irfan merupakan pendekatan yang lebih baik karena pemerintah mulai melakukan intervensi melalui kebijakan redistribusi seperti pajak progresif, bantuan sosial, dan berbagai subsidi untuk memperluas manfaat pertumbuhan.

Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena masyarakat miskin seringkali hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pasif.

“Rakyat miskin hanya menjadi obyek bantuan, bukan pelaku utama ekonomi. Mereka dijaga daya belinya agar konsumsi tetap tinggi, tetapi pada sisi produksi tetap dikuasai pemilik modal besar,” katanya.

Karena itu, Irfan menilai konsep paling ideal adalah growth through equity, yaitu pertumbuhan yang justru lahir dari pemerataan itu sendiri.

Dalam perspektif ekonomi syariah, model ini dinilai paling sesuai karena menempatkan keadilan dan inklusivitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi.

“Ada tiga alasan utama mengapa growth through equity menjadi pilihan terbaik, yaitu resiliensi ekonomi, keadilan distributif, dan keberlanjutan,” ujarnya.

Pertama, dari sisi resiliensi, ekonomi akan lebih tahan terhadap guncangan jika digerakkan oleh pelaku usaha kecil seperti UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB nasional.

“UMKM harus ditempatkan sebagai salah satu penyangga utama ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap,” tegas Irfan

Kedua, dari sisi keadilan distributif, negara perlu memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan bagi usaha-usaha produktif masyarakat.

Pakar ekonomi syariah itu menilai instrumen sosial seperti zakat dan wakaf perlu dioptimalkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara lebih adil.

“Jika zakat dan wakaf dikelola secara terintegrasi, keduanya dapat melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komunitas dan potensi lokal,” katanya.

Ketiga, dari sisi keberlanjutan, growth through equity diyakini mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Untuk itu, investasi di bidang pendidikan dinilai menjadi faktor kunci. “Rakyat miskin harus diberi akses luas terhadap pendidikan formal, informal, pelatihan, dan sertifikasi agar kapasitas mereka meningkat,” jelas Irfan.

Ia menegaskan, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata. “Kalau hanya mengejar pertumbuhan, itu pendekatan yang sudah usang. Growth with equity adalah langkah awal, tetapi growth through equity adalah strategi jangka panjang terbaik agar ekonomi Indonesia tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat secara struktur dan adil secara sosial,” katanya.

Irfan juga menilai sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program kampung nelayan berpotensi menjadi contoh nyata penerapan konsep growth through equity.

Namun ia mengingatkan, manfaat ekonomi dari program-program tersebut harus benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha kecil masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan pemasok utama dalam rantai bisnis MBG, kampung nelayan, dan program strategis lainnya adalah usaha-usaha kecil milik rakyat. Kalau tidak, ketimpangan justru akan semakin besar dan kelompok kaya tetap menjadi penikmat utama,” pungkasnya. []