Perdana Menteri Palestina Shtayyeh Mengundurkan Diri

Gaza (MediaIslam.id) – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyatakan pengunduran dirinya pada Senin (26/2/2024).

Langkah pengunduran diri itu untuk memungkinkan terbentuknya konsensus luas di antara warga Palestina mengenai pengaturan politik menyusul perang Israel melawan kelompok Islam Hamas di Gaza.

Tindakan ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan AS terhadap Presiden Mahmoud Abbas untuk menggoyahkan Otoritas Palestina seiring dengan semakin intensifnya upaya internasional untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mulai menyusun struktur politik untuk memerintah wilayah tersebut setelah perang.

Pengunduran dirinya masih harus diterima oleh Abbas, yang mungkin akan memintanya untuk tetap menjabat sebagai caretaker sampai pengganti permanen ditunjuk.

Dalam sebuah pernyataan kepada kabinet, Shtayyeh, seorang akademisi ekonom yang mulai menjabat pada tahun 2019, mengatakan tahap selanjutnya perlu mempertimbangkan kenyataan yang muncul di Gaza, yang telah hancur akibat pertempuran sengit selama hampir lima bulan.

Dia mengatakan tahap selanjutnya akan membutuhkan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas yang muncul di Jalur Gaza. “Perlunya perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina,” jelas Shtayyeh.

Selain itu, diperlukan “perluasan kewenangan Otoritas atas seluruh tanah Palestina”.

Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu berdasarkan perjanjian perdamaian sementara Oslo, menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, namun kehilangan kekuasaan di Gaza setelah perselisihan dengan Hamas pada tahun 2007.

Faksi yang mengendalikan PA, Fatah, dan Hamas telah melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai pemerintahan persatuan dan akan bertemu di Moskow pada hari Rabu.

Seorang pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan langkah tersebut harus diikuti dengan kesepakatan yang lebih luas mengenai pemerintahan bagi Palestina.

“Pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh hanya masuk akal jika dilakukan dalam konteks konsensus nasional mengenai pengaturan untuk tahap berikutnya,” kata Sami seperti dilansir Reuters.[]