Perangi “Bandit Agama”, Kemenhaj Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum

JAKARTA (Mediaislam.id)–Kementerian Haji dan Umrah memperkuat langkah strategis untuk menertibkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah nasional. Upaya ini difokuskan pada penguatan penegakan hukum terhadap biro perjalanan (travel) bermasalah serta penataan data perizinan penyelenggara guna memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, langkah penertiban tersebut dilatarbelakangi maraknya kasus penipuan yang menyasar kelompok masyarakat rentan.

“Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa,” kata Wamenhaj saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Merespons tingginya angka penipuan tersebut, Kemenhaj berkomitmen memberantas oknum yang memanfaatkan ibadah untuk meraup keuntungan secara ilegal.

“Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas,” tegasnya.

Untuk menindak tegas para pelaku, Kemenhaj memperkuat struktur pengawasan internal melalui revitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian serta perekrutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut,” jelas Wamenhaj.

Selain memperkuat pengawasan, Kemenhaj juga melakukan penataan perizinan dan pendataan ulang terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah haji dan umrah.

“Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup,” ungkapnya.

Seiring dengan penataan data tersebut, Wamenhaj menegaskan bahwa saat ini diberlakukan moratorium penerbitan izin baru. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan kementerian untuk menawarkan atau menjanjikan penerbitan izin.

“Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami,” terang Wamenhaj.

Seluruh rangkaian audit dan pendataan ulang biro perjalanan haji dan umrah tersebut ditargetkan rampung pada bulan ini. Dengan demikian, penerbitan izin baru melalui sistem yang lebih tertib diharapkan dapat dibuka pada awal tahun depan.

“Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” pungkas Wamenhaj.*