Khalida Jarrar: Israel Perlakukan Para Tahanan Palestina Tidak sebagai Manusia

Yerusalem (MediaIslam.id) – Politikus perempuan Palestina yang dibebaskan, Khalida Jarrar, menyebutkan bahwa otoritas Israel memperlakukan tahanan Palestina tidak sebagai manusia.

Khalida menyebut, kondisi penjara Israel sebagai “yang terburuk dan tersulit sejak Pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967″.

Berbicara kepada Anadolu, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), yang telah ditangkap beberapa kali, mengatakan, “Kondisi penjara Israel tidak pernah sekeras sekarang, baik karena serangan berulang kali atau penggunaan gas air mata terus-menerus.”

Menggambarkan keadaan penjara di Israel, Jarrar mengatakan, “Warga Palestina mengalami kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi, serta kebijakan kurungan isolasi yang dipraktikkan otoritas Pendudukan.”

“Saya menghabiskan enam bulan di kurungan isolasi,” ujar dia, seraya menambahkan, “Banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk.”

Politisi senior yang pernah menjadi Anggota Dewan Legislatif Palestina (PLC) itu mengatakan apa yang terjadi di penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, yang mengundurkan diri setelah gencatan senjata Gaza. menurutnya, Ben-Gvir menangani para tahanan seolah-olah mereka “bukan manusia”.

Saat Jarrar (61 tahun) berjalan melewati kerumunan yang bersorak-sorai, terlihat rambutnya yang dulu gelap telah memutih, dan dia tampak kelelahan.

“Kami menjadi sasaran kekerasan ekstrem dan serangan fisik dalam upaya yang disengaja dan disengaja untuk mempermalukan dan merendahkan kami,” papar dia.

Anggota parlemen itu menekankan perjuangan para tahanan adalah “bagian integral dari perjuangan rakyat kami”, dan semua kebijakan Israel terhadap para tahanan harus dihadapi secara nasional.

Jarrar terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina dalam pemilu parlemen terakhir yang diadakan pada 2006. Dia telah menjabat sebagai kepala Komisi Tahanan majelis dan juga ditunjuk menjadi anggota komite Palestina untuk ditindaklanjuti dengan Mahkamah Kriminal Internasional.