Kemenag Perluas Peran KUA Jadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Umat

 Kemenag Perluas Peran KUA Jadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad saat memberikan pengarahan. (Foto: Dok. Kemenag)

JAKARTA (Mediaislam.id)–Kementerian Agama (Kemenag) memperluas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak sekadar melayani pencatatan nikah dan urusan administratif keagamaan, melainkan juga menjadi pusat kemitraan dan penggerak ekonomi umat.

Penguatan peran tersebut dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada KUA yang digelar Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bersama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Rabu (18/11/2026).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan KUA memiliki modal sosial besar karena berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari, mulai dari calon pengantin, tokoh agama, majelis taklim, hingga komunitas sosial. Dengan sekitar 48 jenis layanan yang dikembangkan, posisi KUA dinilai sangat strategis dalam menjalankan dua mandat utama Kemenag, yakni pendidikan dan pelayanan keagamaan.

“Jika layanan KUA kuat, maka sesungguhnya Kementerian Agama Berdaya sudah mulai diwujudkan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu KUA,” ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam skema transformasi ini, penghulu dan Penyuluh Agama Islam difungsikan sebagai penghubung antara warga yang membutuhkan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ), pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta dunia usaha.

Salah satu kelompok sasaran utama Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA adalah pasangan pengantin baru, khususnya pada lima tahun pertama pernikahan. Fase tersebut dinilai krusial bagi ketahanan rumah tangga sehingga KUA menghadirkan bimbingan keluarga pascanikah yang mencakup literasi keuangan, kemandirian ekonomi, hingga akses permodalan usaha keluarga melalui kolaborasi dengan Baznas dan LAZ.

Selain itu, Kemenag mengoptimalkan peran UPZ di tingkat kecamatan untuk menghimpun zakat sekaligus menyalurkannya pada program produktif sesuai ketentuan syariah. Sasaran penyaluran meliputi masyarakat kurang mampu, kelompok binaan majelis taklim, serta keluarga yang membutuhkan pendampingan usaha berkelanjutan.

“UPZ Kecamatan yang berada di lingkungan KUA diharapkan menjadi motor penghimpunan sekaligus penggerak ekonomi umat. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang tidak hanya terlayani, tetapi juga diberdayakan,” ungkap Abu.

Pelaksanaan program ini mengusung pendekatan service after sales, yakni memperluas nilai tambah setelah layanan dasar KUA diberikan kepada masyarakat. Melalui jejaring sosial dan lembaga zakat yang ada, skema pemberdayaan ekonomi berbasis KUA ini juga diarahkan untuk berjalan lebih terstruktur, termasuk di wilayah DKI Jakarta.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =