Jemaah Haji Disabilitas Temui Menhaj, Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi Haji Inklusif

Madinah (Mediaislam.id)–Sejumlah jemaah haji penyandang disabilitas didampingi Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI, Deka Kurniawan, melakukan audiensi dengan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Selasa (2/6/2026).

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), serta orang tua jemaah penyandang autisme. Pertemuan itu menjadi forum untuk menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Haji 2026 sekaligus menyampaikan sejumlah masukan bagi perbaikan layanan haji tahun mendatang.

Deka Kurniawan mengatakan keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam audiensi merupakan implementasi prinsip “Nothing About Us Without Us” yang menempatkan kelompok disabilitas sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan mereka sendiri.

“Keterlibatan mereka dalam audiensi ini merupakan bentuk penerapan prinsip HAM. Mereka yang paling memahami dunia disabilitas sehingga harus dilibatkan dalam penyelenggaraan haji inklusif,” ujar Deka.

Menurut dia, tema Haji Inklusif yang diusung Kementerian Haji dan Umrah RI pada penyelenggaraan haji tahun ini merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak-hak kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.

“Kemenhaj melakukan lompatan besar dengan mengangkat tema ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Ini merupakan mandat hukum nasional maupun internasional,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua PPDI Siswadi menyoroti perlunya peningkatan aksesibilitas fasilitas haji secara menyeluruh, mulai dari hotel di Makkah dan Madinah, sarana transportasi, hingga fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Selain itu, ia mendorong agar materi sensitivitas disabilitas dimasukkan dalam pelatihan petugas haji maupun manasik bagi calon jemaah.

“Regulasi dan keberpihakan Pak Menteri sudah kepada disabilitas dan lansia. Namun, kadang-kadang di lapangan belum ada kesadaran yang sama,” ujar Siswadi.

Sementara itu, perwakilan ITMI, Ipan Hidayatulloh, meminta sosialisasi yang lebih luas mengenai kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas yang telah terdaftar haji selama lima tahun serta ketentuan pendampingnya.

Menurut Ipan, masih ditemukan calon jemaah disabilitas yang memenuhi syarat tetapi belum dapat berangkat karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi tersebut.

Adapun Lilis Arofianti yang mendampingi anaknya penyandang autisme saat berhaji berharap penyandang autisme yang memenuhi syarat istitha’ah dapat diberikan kesempatan berhaji dengan pendamping yang memadai.

Selain itu, KND bersama organisasi penyandang disabilitas juga mengusulkan adanya kuota afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian keberangkatan di tengah panjangnya antrean haji reguler.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang diberikan para jemaah dan organisasi penyandang disabilitas.

“Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa terus dilanjutkan,” kata Gus Irfan.

Ia menjelaskan pemerintah Indonesia terus memperjuangkan hak jemaah lansia dan penyandang disabilitas dalam berbagai pembahasan dengan otoritas Arab Saudi. Menurut dia, pemerintah Saudi sebelumnya memiliki pandangan bahwa pengguna kursi roda dan warga lanjut usia tidak perlu berhaji.

“Tapi kita terus meyakinkan mereka dan alhamdulillah mereka bisa memahami,” ujar Amirul Hajj Indonesia tersebut.

Terkait fasilitas di Armuzna, Gus Irfan mengakui masih terdapat sejumlah keterbatasan karena pengelolaannya berada di bawah kewenangan pihak Saudi. Namun, pemerintah Indonesia terus menyampaikan berbagai masukan agar pelayanan bagi seluruh jemaah, termasuk penyandang disabilitas, dapat terus ditingkatkan.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan haji yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas.*