Jaga Akuntabilitas Zakat, BAZNAS RI Perkuat Tata Kelola Kearsipan hingga Daerah
Wakil Ketua Baznas RI Dr H Zainut Tauhid Sa’adi MSi. (Foto: Dok. BAZNAS)
JAKARTA (Mediaislam.id)–Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong penguatan tata kelola arsip dinamis dan retensi dokumen di seluruh jajaran Baznas, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini ditempuh guna memitigasi risiko hukum sekaligus menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Webinar Kelas Hukum Volume ke-7 bertema “Mitigasi Risiko Hukum melalui Penguatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Retensi Dokumen dalam Pengelolaan Zakat” yang digelar Pusdiklat Baznas RI secara daring, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua Baznas RI Dr H Zainut Tauhid Sa’adi MSi menegaskan, kearsipan memegang peran strategis dalam menjaga integritas lembaga pengelola zakat. Menurut dia, setiap keputusan, kebijakan, maupun tindakan operasional wajib berpijak pada dasar hukum dan rekam jejak administrasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Arsip bukan sekadar tumpukan kertas atau dokumen pelengkap semata, melainkan merupakan alat bukti yang sah, sekaligus menjadi benteng perlindungan dan instrumen mitigasi risiko hukum bagi BAZNAS. Apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit, BAZNAS telah siap dengan rekam jejak yang transparan dan akuntabel,” kata Zainut.
Guna menopang tata kelola tersebut, Baznas telah menerbitkan sejumlah instrumen regulasi internal. Aturan itu meliputi Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Keputusan Ketua Baznas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip, Peraturan Ketua Baznas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip, serta Keputusan Ketua Baznas Nomor 250 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
“Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi secara konsisten di seluruh tingkatan BAZNAS,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Parikesit SH MH menyoroti urgensi pengelolaan kearsipan yang tertib dan berkelanjutan di seluruh jenjang Baznas demi menjaga kepercayaan publik.
“Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti. Pertama, penghimpunan melalui bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi. Kedua, pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan, dan bukti penyaluran. Ketiga, pendayagunaan melalui program, pendampingan, dan laporan hasil. Keempat, akuntabilitas melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan,” jelas Rio.
Rio menambahkan, arsip yang autentik, utuh, dan tepercaya tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti hukum, tetapi juga menjadi pertanggungjawaban moral kepada para muzaki bahwa dana amanah mereka terkelola dengan baik. Oleh karena itu, siklus kearsipan harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemusnahan yang sah dapat dilakukan jika sebuah arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara,” jelas Rio.
Forum daring tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Arsip dan PPID Baznas RI Taris SEI MM serta jajaran pimpinan dan amil Baznas tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.*
