Israel Bakal Legalkan Puluhan Koloni Liar Permukiman Yahudi

Al-Quds (Mediaislam.id) – Media-media Israel pada hari Jum’at (28/4/2023),  mengungkapkan rencana pemerintah pendudukan Israel untuk melegalkan 70 koloni liar permukiman baru Yahudi di Tepi Barat. Pemerintah pendudukan Zionis Israel akan mengalokasikan anggaran keuangan yang besar untuk masalah ini.

Surat kabar Israel, “Israel Hayom”, mengatakan bahwa pemerintah pendudukan Israel, selama beberapa minggu ke depan, sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai prosedur legalisasi setidaknya 70 permukiman dan pos terdepan koloni liar, yang sebagian besar terletak di dekat blok-blok permukiman dan koloni-koloni permukiman yang dikenal, yang ada di Tepi Barat.

Menurut surat kabar Israel tersebut, pos-pos terdepan tersebut rencananya akan bergabung dengan 9 blok permukiman yang dilegalkan di Tepi Barat Februari lalu.

Permukiman-permukiman ini akan dilengkapi dengan infrastruktur air, listrik, dll., dan perlindungan keamanan akan dipastikan bagi mereka, seperti permukiman lainnya yang ada. Demikian menurut surat kabar tersebut.

Pemerintah pendudukan Zionis Israel membahas keputusan ini selama pertemuan “semi-rahasia” yang diadakan di Al-Quds pada awal minggu ini, karena rencana tersebut mencakup koloni-koloni liar dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang digambarkan sebagai “permukiman muda”, yang akan disahkan berdasarkan keputusan kabinet Israel, yang karenanya akan diaetujui seluruh “permukiman muda”.

Surat kabar Israel tersebut menyatakan bahwa beberapa pos terdepan dan permukiman tidak akan disahkan saat ini. Mengingat apa yang digambarkan sebagai “situasi rumit” karena keberadaannya di tanah pribadi. Dan keputusan terkait hal itu rencananya akan diambil  di masa mendatang.

Daftar nama pos terdepan dan permukiman tersebut akan diterbitkan dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Secara resmi menjadi bagian dari infrastruktur resmi permukiman yang ada, sementara anggaran keuangan yang besar untuk itu akan dialokasikan dari pemerintah Israel saat ini.

Surat kabar itu mengutip Direktur Jenderal Departemen Permukiman, Yishai Merling, tentang pos terdepan yang bukan bagian dari rencana untuk melegalkan puluhan pos terdepan, dia mengatakan bahwa “pemerintah akan memutuskan untuk menyetujuinya nanti.”

Merling menambahkan, selama pertemuan “semi-rahasia” tersebut, “Sulit untuk melihat banyak pekerjaan lapangan sehubungan dengan keributan besar tentang reformasi peradilan.” Dia menambahkan, “Kami memiliki pemerintahan terkemuka yang mendorong proyek permukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yudea, Samaria, Negev, dan Galilea.”

Menteri Keuangan dan Menteri Penanggung Jawab Permukiman di Kementerian Pertahanan, Bezalel Smotrich, dalam pertemuan itu mengatakan bahwa pemerintah Israel bermaksud mendorong sebanyak mungkin koloni-koloni liar yang akan dilegalkan.

Dia melanjutkan, “Tujuan kami adalah untuk memaksakan permukiman muda sebagai fakta yang telah diselesaikan, dan Direktorat Permukiman bekerja siang dan malam untuk pengembangan permukiman, baik dalam konstruksi maupun infrastruktur.”

Sekitar 725.000 pemukim pendatang Yahudi tersebar di 176 blok permukiman besar dan 186 pos terdepan (permukiman liar) di Tepi Barat dan Al-Quds. Komunitas internasional menolak keberadaan permukiman Israel di tanah Palestina dan menganggapnya ilegal, dan memperingatkan agar tidak merusak peluang penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip solusi dua negara.

sumber: infopalestina