ICJ Nyatakan Myanmar Lakukan Genosida, Saatnya Dunia Pulihkan Hak Rohingya

 ICJ Nyatakan Myanmar Lakukan Genosida, Saatnya Dunia Pulihkan Hak Rohingya

Ilustrasi: Pengungsi Rohingya.

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya menjadi tonggak bersejarah dalam perjuangan mencari keadilan. Untuk pertama kalinya, pengadilan dunia memutuskan bahwa suatu negara telah melakukan genosida. Putusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding ini menjadi pengakuan hukum atas penderitaan panjang rakyat Rohingya.

Selama puluhan tahun, kelompok minoritas Muslim ini mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran. Puncaknya terjadi pada 2017 ketika operasi militer Myanmar memaksa sekitar 750 ribu warga Rohingya meninggalkan kampung halaman dan mengungsi, terutama ke Bangladesh. Pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, serta penghancuran desa menjadi bagian dari tragedi kemanusiaan tersebut.

Putusan ICJ menegaskan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal, kekerasan seksual, serta tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Pengadilan juga memerintahkan Myanmar menghentikan tindakan kekerasan, menyelidiki dan mengadili pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan restitusi dan reparasi kepada para korban.

Bagi Rohingya, putusan ini bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan harapan untuk mendapatkan kembali hak, martabat, dan kehidupan yang selama ini dirampas. Reparasi harus mencakup pengembalian tanah dan harta benda, pemulihan kewarganegaraan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemulihan trauma, serta jaminan kepulangan yang aman dan bermartabat.

Namun, kemenangan hukum belum tentu langsung mengubah keadaan di lapangan. Myanmar masih dilanda konflik dan perang saudara. Situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine juga belum memungkinkan kepulangan pengungsi secara aman. Selain itu, ICJ tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan putusannya secara langsung. Karena itu, tekanan politik dan diplomatik internasional tetap diperlukan agar Myanmar menjalankan kewajibannya.

Di sinilah peran Gambia, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara pendukung menjadi penting. Dukungan terhadap Rohingya tidak boleh berhenti setelah putusan dibacakan. Mereka harus terus mengawal pelaksanaan putusan, memastikan perlindungan para korban, dan mendesak pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Satu hal yang juga harus ditegaskan: reparasi tidak boleh disamakan dengan bantuan kemanusiaan. Bantuan memang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan para pengungsi, tetapi reparasi merupakan bentuk pengakuan dan tanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan.

Tidak ada uang yang dapat menghapus genosida atau mengembalikan seluruh kehidupan yang telah hilang. Namun, pemulihan hak dan martabat merupakan bagian penting dari keadilan.

Putusan ICJ harus menjadi awal perjuangan untuk mengakhiri penderitaan Rohingya, bukan sekadar catatan bersejarah di ruang sidang Den Haag. Keadilan baru benar-benar hadir ketika mereka dapat kembali ke tanah kelahirannya dengan aman, memperoleh kewarganegaraan, hidup setara, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi serta kekerasan. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =