Gibran Akhirnya Serahkan Surat Mundur ke MPR

Jakarta (Mediaislam.id) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Sebagaimana dilaporkan BBC News Indonesia, Gibran langsung meninggalkan Gedung DPR/MPR setelah menyerahkan surat tersebut.

Proses penyerahan surat pengunduran diri ini berlangsung singkat. Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.36 WIB.

Sehari sebelumnya, kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden Indonesia dipaparkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

“Betul,” sebut ketua tim relawan Joko Widodo itu kepada BBC News Indonesia ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.

Keputusan mundur sekaligus surat pengunduran diri Gibran disebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).

Keputusan Gibran mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya saat proses Pemilu 2024. Putusan tersebut kemudian menjadi landasan bagi 120 anggota DPR RI untuk mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.

Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama antara anggota pengusul dari delapan fraksi dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat—ini berdasarkan yang ditandatangani—adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” kata pimpinan DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa.

Pada Selasa (10/11/2026), Gibran sempat menyatakan akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Langkah tersebut diklaimnya merupakan saran dari Prabowo.

Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas putusan MA.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” ujarnya.

Akan tetapi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, membantah klaim Gibran bahwa Presiden Prabowo Subianto memberinya saran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syahganda mendasari bantahannya pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (10/11/2026).

Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah bersifat final dan mengikat.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikirim Rabu (11/11/2026), dilansir dari Antara.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019. MA juga menyatakan suket milik Gibran tersebut batal demi hukum.[]