Gelar Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina, MUI Targetkan Tiga Agenda Penting

Jakarta (Mediaislam.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina (Asia Pacific Conference for Palestine) yang direncanakan berlangsung pada 7-8 November 2025, di Gedung MPR-DPR RI Senayan, Jakarta.

Konferensi ini merupakan langkah lebih lanjut dari pertemuan Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP) di Istanbul, Turki, pada 30-31 September 2025 lalu.

Delegasi Indonesia kala itu adalah Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLN-KI), Prof Sudarnoto Abdul Hakim beserta dua Anggota Komisi HLN-KI MUI, Muhammad Faishal dan Oke Setiadi.

“(MUI) telah mendapat kepercayaan dari seluruh peserta pertemuan untuk menjadi penyelenggara pertemuan GCAP berikutnya,” kata Prof Sudarnoto dalam Konferensi Pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam penyelenggaraan konferensi bertema “Penguatan Aliansi untuk Bela Palestina”, MUI bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Lembaga Internasional Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP) yang berkedudukan di Istanbul, Turki, serta sejumlah lembaga filantropi Indonesia.

Lembaga filantropi dimaksud terdiri dari Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Forum Zakat (FOZ), dan Darut Tauhid Peduli.

Menurut Prof Sudarnoto, terdapat tiga agenda yang ditarget sebagai hasil dari komferensi yang melibatkan sejumlah negara di Asia Pasifik itu.

Pertama, pembentukan dana abadi Asia Pasifik untuk kemanusiaan. Nantinya selepas konferensi, lembaga filantropi yang ada akan mengadakan pertemuan intensif untuk membentuk dana abadi.

“Setelah konferensi (Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina) nanti kawan-kawan dari filantropi akan melakukan pertemuan-pertemuan intensif untuk membentuk dana abadi,” ucap Prof Sudarnoto.

Kedua, pembentukan Forum Civil Society Asia Pasifik dalam menyikapi setiap persoalan kemanusiaan. Forum dimaksud akan bergerak lebih cepat dan leluasa tanpa harus bergantung pada keputusan politik pemerintah.

Selebihnya, lanjut dia, sepanjang berurusan dengan keputusan politik tetap akan dipasrahkan kepada pemerintahan, seperti pengiriman 20 ribu pasukan untuk menjaga perdamaian.

“Nah ini agak panjang karena harus menggunakaan keputusan-keputusan di internal politik. Tapi yang berkaitan dengan civil society akan lebih cepat,” terang Prof Sudarnoto.

Sedangkan ketiga, ada target pembentukan Sekretariat Asia Pasifik untuk civil society. Tetapi, Prof Sudarnoto menyebut target dimaksud masih membutuhkan diskusi lebih lanjut dengan sejumlah delegasi, termasuk pembentukan struktur kelembagaan.

“Oleh karena itu tanggal 7 sebelum konferensi kita semua ada pembicaraan informal meeting dengan mereka gimana mekanisme dan caranya,” ungkapnya Prof Sudarnoto dalam konferensi pers.

Selain itu, hadir dalam konferensi pers Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI, Bunyan Saptomo, Ketua OC Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina, Oke Setiadi, dan sejumlah perwakilan dari lembaga filantropi Indonesia.

sumber: muidigital