Diskusi Strategis FEM IPB Bahas Tata Kelola MBG agar Lebih Tepat Sasaran, Efisien dan Berdampak

Bogor (Mediaislam.id) – Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University menyelenggarakan Strategic Discussion Series 1 secara hybrid dengan mengangkat pembahasan mengenai penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Rabu 28 April 2026. Forum ini menghadirkan Prof. Bambang Juanda, Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, sebagai narasumber utama, serta sejumlah dosen FEM IPB sebagai pembahas dari perspektif agribisnis, ekonomi syariah, dan manajemen.

Dalam paparannya, Prof. Bambang Juanda menyampaikan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari kecepatan perluasan program atau besarnya anggaran. Menurutnya, program ini perlu dipastikan benar-benar menghasilkan makanan yang bergizi, aman, tepat sasaran, akuntabel, serta mampu memberi dampak pada ekonomi lokal. Karena itu, beliau menawarkan pendekatan tata kelola yang menggabungkan sentralisasi standar nasional dengan desentralisasi operasional berbasis sekolah dan komunitas.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah pusat tetap berperan menetapkan standar gizi, keamanan pangan, menu acuan, benchmark biaya, dashboard nasional, audit, serta sanksi. Di sisi lain, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas dapat berperan lebih besar dalam verifikasi penerima, pengadaan bahan pangan lokal, distribusi dekat titik konsumsi, pencatatan sisa makanan, serta pengumpulan umpan balik harian dari penerima manfaat. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memiliki mekanisme koreksi dari lapangan.

Prof. Bambang juga menyoroti pentingnya membaca MBG sebagai kebijakan fiskal berskala besar. Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah porsi yang diproduksi, tetapi juga dari berapa porsi yang benar-benar dimakan, berapa biaya per porsi yang dikonsumsi, seberapa besar sisa makanan, dan seberapa jauh belanja program mengalir kepada petani, UMKM, koperasi, BUMDes, serta pasar lokal. Indikator seperti cost per eaten meal, food waste rate, local sourcing share, penyelesaian keluhan, dan hasil inspeksi mutu perlu menjadi bagian dari dashboard akuntabilitas MBG.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat MBG masih memerlukan perhatian. Berdasarkan bahan presentasi, 58,9 persen manfaat MBG berada di Pulau Jawa, sementara 80,4 persen manfaat diterima wilayah perkotaan dan hanya 19,6 persen diterima wilayah perdesaan. Temuan ini menunjukkan perlunya afirmasi wilayah agar distribusi manfaat program tidak hanya mengikuti kepadatan populasi atau kemudahan layanan, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan gizi dan kebutuhan antardaerah.

Selain itu, analisis distribusi manfaat juga menunjukkan bahwa 10,2 persen manfaat diterima kelompok bawah atau desil 1-4, sedangkan 62,9 persen manfaat diterima kelompok atas atau desil 9-10. Bahkan, desil termiskin hanya menerima 1,1 persen manfaat, sementara desil terkaya menerima 46,5 persen manfaat. Padahal, empat desil terbawah tercatat memiliki konsumsi protein paling rendah, yaitu 51,4 gram per kapita per hari. Data ini menjadi sinyal bahwa implementasi MBG perlu diperkuat agar kelompok yang paling membutuhkan tambahan gizi tidak tertinggal.

Dalam sesi pembahasan, Prof. Harianto dari Departemen Agribisnis FEM IPB memandang pentingnya menempatkan MBG dalam ekosistem kebijakan yang lebih luas. Beliau menjelaskan bahwa MBG memiliki tujuan penting, mulai dari mengatasi masalah gizi, mendukung konsentrasi belajar, hingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, tujuan-tujuan tersebut juga berkaitan dengan berbagai program lain, seperti 1000 Hari Pertama Kehidupan, intervensi gizi spesifik, WASH, pendidikan ibu, Program Indonesia Pintar, UKS, perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

Prof. Harianto juga menekankan pentingnya membandingkan efektivitas dan biaya antarprogram. Dalam paparannya, program 1000 Hari Pertama Kehidupan dan intervensi gizi spesifik dinilai memiliki efektivitas tinggi untuk penurunan stunting dengan biaya relatif rendah. Sementara itu, MBG dinilai lebih kuat untuk perbaikan nutrisi umum, peningkatan kualitas belajar, dan perlindungan sosial, tetapi membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, beliau mendorong agar program-program yang memiliki tujuan selaras dengan MBG diperkuat melalui optimasi anggaran dan realokasi yang lebih tepat.

Dari perspektif ekonomi syariah, Dr. Deni Lubis dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB menyampaikan bahwa bantuan pangan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, secara prinsip syariah, pemberian makan yang bersifat targeted dapat dibenarkan apabila tujuan keadilannya lebih tercapai. Ia juga menyoroti adanya makanan yang tidak terkonsumsi atau food waste sebagai indikasi bahwa implementasi MBG masih perlu diperbaiki dari sisi ketepatan sasaran dan efisiensi sumber daya.

Dr. Deni menambahkan bahwa makanan yang tidak terkonsumsi dapat dibaca sebagai bentuk kemubaziran. Karena itu, skema desentralisasi, kombinasi MBG dengan instrumen bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta pendekatan berbasis komunitas dapat dipertimbangkan agar sumber daya publik digunakan secara lebih efisien. Beliau juga mencatat bahwa dampak MBG terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki potensi, tetapi mengandung trade off dan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Sementara itu, Prof. Jono Mintarto Munandar dari Departemen Manajemen FEM IPB menekankan pentingnya melihat MBG sebagai sistem layanan publik berskala besar yang membutuhkan manajemen risiko, pengendalian mutu, digitalisasi, dan komunikasi publik yang baik. Menurutnya, persoalan teknis, higienitas, dan tata kelola saling berkaitan, sehingga perbaikan tidak cukup dilakukan
secara parsial.

Dari sisi manajemen, Prof. Jono menekankan perlunya penguatan sistem keamanan pangan, peningkatan kapasitas SDM, reformasi tata kelola operator, integrasi UMKM, sistem pelaporan cepat, kanal pengaduan, serta evaluasi independen. Beliau juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip pengendalian mutu, termasuk pemenuhan standar kalori-protein harian dan kontrol ketat pada titik-titik kritis keamanan pangan. Digitalisasi dan basis data juga dinilai penting agar monitoring program tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendeteksi risiko dan mempercepat respons.

Secara umum, FEM Strategic Discussion Series 1 menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang dapat menjadi investasi sumber daya manusia, instrumen perlindungan sosial, sekaligus penggerak ekonomi lokal. Namun, dampak tersebut hanya dapat tercapai apabila implementasinya didukung oleh tata kelola yang kuat, sasaran yang jelas, sistem biaya yang transparan, keamanan pangan yang terjamin, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan sekolah, orang tua, komunitas, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi lokal.

Melalui forum ini, Dekan FEM IPB Prof Irfan Syauqi Beik berharap bahwa FEM IPB University bisa terus berperan dalam mendorong agar implementasi MBG, agar tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pada kualitas layanan dan nilai guna fiskal. Setiap rupiah anggaran perlu dipastikan benar-benar berubah menjadi makanan yang dikonsumsi, perbaikan gizi, peningkatan kualitas belajar, pengurangan beban keluarga, dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. []