Peringati Hari Anak Sedunia, KB PII Wati Soroti Tingginya Kekerasan di Rumah dan Sekolah

 Peringati Hari Anak Sedunia, KB PII Wati Soroti Tingginya Kekerasan di Rumah dan Sekolah

Kepala Bidang Humas PP KB PII Wati, Dr. Istikomah, M.Hum. (Foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA (Mediaislam.id)–Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII) Wati menyerukan agar rumah dan sekolah benar-benar dijadikan ruang aman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan berpendapat. Seruan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia (World Children’s Day) yang jatuh pada Jumat (20/11/2026).

Kepala Bidang Humas PP KB PII Wati, Dr. Istikomah, M.Hum, menyatakan peringatan tahun ini yang mengusung tema My Day, My Rights, My Future (Hariku, Hakku, Masa Depanku) bukan sekadar slogan. Tema tersebut mengandung pesan mendasar bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang bermartabat, bebas dari kekerasan, serta hak untuk didengar dalam keputusan yang menyangkut hidupnya.

Menurut Istikomah, realitas di lapangan menunjukkan dua ruang terdekat dengan kehidupan anak, yakni rumah dan sekolah, belum sepenuhnya memberikan rasa aman.

“Rumah seharusnya menjadi tempat pertama seorang anak merasa dicintai, diterima dan dilindungi. Sekolah seharusnya menjadi tempat kedua setelah rumah yang membuat anak merasa aman untuk belajar, bertumbuh dan menemukan potensi dirinya. Tetapi ketika kekerasan justru terjadi di dua ruang tersebut, maka kita sedang menghadapi persoalan serius dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Istikomah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Istikomah menyoroti sejumlah data yang menunjukkan tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, tercatat sekitar 33,64 persen anak usia 13–17 tahun—atau sekitar 7,6 juta anak—mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan fisik, emosional, maupun seksual dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan emosional mendominasi dengan prevalensi mencapai 29,97 persen.

Selain itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) KemenPPPA mencatat kenaikan kasus dari 18.175 kasus dengan 40.442 korban pada 2023 menjadi 19.626 kasus dengan 43.292 korban pada 2024. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.031 kasus pengaduan pelanggaran hak anak dengan 2.063 korban sepanjang 2025, di mana lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi sektor tertinggi.

Data tersebut, kata Istikomah, harus menjadi alarm bagi seluruh pihak. Ia menekankan bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu berupa tindakan fisik.

“Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru berubah menjadi tempat pertama anak mengenal ketakutan. Kekerasan terhadap anak tidak selalu berupa pukulan. Bentakan, penghinaan, ancaman, perundungan, pengabaian, hingga pola pengasuhan yang merendahkan martabat anak juga dapat meninggalkan luka yang panjang,” ungkapnya.

Dosen pengajar filsafat ini juga menyoroti persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan. Merujuk data UNICEF Indonesia, sebanyak 18 persen anak perempuan dan 24 persen anak laki-laki terdampak perundungan (bullying) dan tindakan mempermalukan anak (shaming) di sekolah, di samping masih adanya praktik hukuman fisik maupun emosional. Menurutnya, sekolah ramah anak tidak cukup diwujudkan sebatas papan nama.

“Sekolah tidak boleh hanya mengejar anak menjadi pintar secara akademik, tetapi harus memastikan anak merasa aman secara fisik dan psikologis. Anak yang setiap hari datang ke sekolah dalam keadaan takut, tertekan atau mengalami perundungan akan sulit berkembang secara optimal,” kata Istikomah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, PP KB PII Wati menawarkan lima langkah strategis. Pertama, membangun keluarga ramah anak melalui pola pengasuhan berbasis kasih sayang, keteladanan, dan disiplin tanpa kekerasan. Kedua, memperkuat sekolah ramah anak dengan mekanisme pencegahan kekerasan yang jelas, kanal pengaduan yang mudah diakses, serta peningkatan pemahaman perlindungan anak bagi tenaga kependidikan.

Ketiga, memberikan ruang bagi suara anak agar mereka dilibatkan dalam menentukan kenyamanan lingkungan tempat tinggal dan belajarnya. Keempat, memperkuat pendidikan karakter dan nilai keagamaan sebagai sumber kasih sayang, empati, dan perlindungan, bukan pembenaran atas kekerasan. Kelima, membangun sistem perlindungan terintegrasi yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, serta organisasi masyarakat dan keagamaan dalam mekanisme rujukan hingga pemulihan korban.

Menutup pernyataannya, Istikomah mengajak orang tua, pendidik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk membenahi dua ruang utama kehidupan anak tersebut demi masa depan bangsa.

“Jangan meminta anak mempersiapkan masa depan jika hari ini kita belum mampu memberikan ruang yang aman bagi mereka. Masa depan anak dibangun dari rumah yang aman dan sekolah yang aman. Jika dua ruang ini kita benahi, kita bukan hanya sedang melindungi anak, tetapi sedang membangun masa depan Indonesia,” pungkas Istikomah.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =