PB PII Desak Pemerintah Usut Dugaan Penyadapan Ilegal hingga Perampasan SDA

JAKARTA (Mediaislam.id)–Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mendesak pemerintah mengusut tuntas sejumlah dugaan pelanggaran yang dinilai merugikan keuangan negara dan hak masyarakat. Persoalan tersebut meliputi dugaan penyadapan ilegal, manipulasi ekspor, pengemplangan pajak, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penguasaan sumber daya alam (SDA).

Ketua Umum PB PII Amsal Alfian mengatakan, organisasinya telah melakukan konsolidasi nasional mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga komisariat sebelum menyampaikan pernyataan sikap tersebut kepada publik. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Amsal menegaskan, PB PII mengusung sikap menegakkan keadilan, melawan perampasan hak rakyat, dan mengawal kedaulatan negara. Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi ladang keuntungan bagi segelintir elite maupun pemodal yang mengeksploitasi kekayaan bangsa.

“Indonesia bukan milik segelintir elite atau segelintir pihak. Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdaulat, yang kedaulatan penuh berada di tangan rakyat,” kata Amsal.

Dia menilai, berbagai dugaan penyimpangan yang mencuat harus ditangani secara transparan dan tanpa tebang pilih. Meski demikian, proses hukum tetap harus berlandaskan bukti dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Seluruh dugaan tersebut harus diusut secara menyeluruh sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya secara transparan dan tanpa tebang pilih,” ujarnya.

Amsal menjelaskan, terdapat enam tuntutan yang disampaikan PB PII. Pertama, mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal sekaligus mengungkap jika terdapat upaya makar terhadap kedaulatan negara. Dia meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aktor intelektual hingga pelaksana.

Menurut Amsal, dugaan penyadapan ilegal tidak bisa dipandang sebagai persoalan ringan karena berkaitan dengan perlindungan privasi dan hak-hak masyarakat. Karena itu, negara diminta tidak tunduk pada tekanan pihak mana pun dalam mengungkap perkara tersebut.

Kedua, membongkar dugaan kejahatan keuangan negara, menyita aset hasil kejahatan, dan mengembalikannya kepada rakyat. PB PII juga menyatakan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Amsal menyoroti dugaan manipulasi ekspor, under-invoicing, dan praktik transfer pricing yang tidak wajar. Dia meminta pemerintah mengungkap jaringan serta pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari praktik tersebut.

“Modus pengurusan penerimaan negara harus dibongkar hingga jejaring serta penerima manfaatnya,” kata dia.

Ketiga, PB PII meminta pemerintah membersihkan sektor perpajakan dan menghentikan fasilitas bagi pengemplang pajak maupun praktik kolusi. Amsal mendorong penerapan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dia juga menyinggung dugaan penghindaran kewajiban pajak oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Amsal meminta pemerintah menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa membatasi penegakan hukum pada satu perusahaan atau kelompok tertentu.

Keempat, PB PII mendesak pengusutan kasus karhutla dan dugaan perampasan sumber daya alam. Organisasi tersebut meminta pemerintah menyita aset pihak yang terbukti terlibat, mencabut izin perusahaan yang melanggar, serta memulihkan hak masyarakat terdampak.

Amsal mengatakan, karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas pendidikan masyarakat, termasuk pelajar. Karena itu, dia meminta pemerintah mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kelima, PB PII mendorong penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam hubungan perdagangan dengan Singapura. Amsal menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura apabila diperlukan demi menjamin kebutuhan dalam negeri dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

Dia juga meminta pemerintah mengkaji penyesuaian ekspor minyak dan komoditas sumber daya lainnya agar kepentingan nasional menjadi prioritas.

Keenam, PB PII meminta pemerintah mengembalikan kedaulatan rakyat atas bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Amsal menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara, kata dia, memiliki kewajiban melindungi, mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya strategis agar tidak dikuasai secara monopolistik oleh kelompok tertentu.

“Negara wajib melindungi, mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya strategis yang kita miliki,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amsal menyatakan PB PII akan mengawal keenam tuntutan tersebut melalui advokasi kebijakan publik, konsolidasi nasional, dan langkah-langkah konstitusional. Pihaknya juga berencana menyampaikan aspirasi serta meminta penjelasan langsung kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, PB PII turut menyatakan dukungan terhadap gagasan program Tentara Pelajar. Amsal menyebut PII memiliki Brigade Pelajar Islam Indonesia yang dapat menjadi bagian dari pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Namun, dia menekankan pembinaan yang melibatkan unsur TNI harus diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kepemimpinan, kecakapan, serta ketahanan karakter pelajar.

Pelaksanaannya, kata dia, harus terukur, terstruktur, dan memiliki landasan hukum yang jelas. Pembinaan tersebut juga harus tetap menghormati hak pendidikan serta menjamin kebebasan pelajar dari kekerasan dan penyimpangan.

Amsal menegaskan, pelajar tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, melainkan harus mempersiapkan diri sebagai generasi penerus kepemimpinan nasional.

“Pelajar hari ini bukan hanya penonton sejarah. Pelajar hari ini adalah penentu generasi bangsa ke depan,” katanya.

Dia menambahkan, PII yang berdiri sejak 1947 berkomitmen terus mengawal kedaulatan bangsa dan memperjuangkan keadilan melalui jalur konstitusional.

“PB PII akan terus bergerak melalui seluruh jalur konstitusional untuk menuntut keadilan seadil-adilnya,” ujar Amsal.*