Kemenhaj Dorong Jemaah Umrah Gunakan Maskapai Nasional
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak
Jakarta (Mediaislam.id)–Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk mengutamakan penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Imbauan ini ditujukan untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri penerbangan nasional.
Dahnil mengatakan, kondisi Arab Saudi hingga Senin (26/10/2026) masih baik untuk penyelenggaraan ibadah umrah, meskipun situasi di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Wamenhaj.
Di tengah perkembangan tersebut, Kemenhaj meminta jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mempertimbangkan penerbangan langsung ke Jeddah atau Madinah dibandingkan penerbangan transit melalui negara lain.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” katanya.
Dahnil mengatakan, Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi PPIU untuk menyampaikan imbauan tersebut kepada pelaku usaha perjalanan umrah. Ia secara khusus meminta agar penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura tidak menjadi pilihan utama.
“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujar Wamenhaj.
Menurut Dahnil, jumlah jemaah umrah Indonesia yang menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu orang. Ia menilai, pengalihan jemaah ke penerbangan nasional dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” katanya.
Namun, Dahnil menegaskan, penguatan maskapai nasional perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan harga yang kompetitif. Garuda Indonesia dan Lion Air diharapkan mampu memperkuat pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujarnya.
Untuk mendorong peningkatan pelayanan, Kemenhaj telah menghadirkan pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura guna membahas layanan penerbangan bagi jemaah haji dan umrah, termasuk pelayanan di terminal keberangkatan.
“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura,” kata Dahnil.
Kemenhaj juga menyoroti perlunya perbaikan layanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Peningkatan kualitas pelayanan bandara diharapkan dapat membuat perjalanan jemaah berlangsung lebih nyaman dan tertib.
Selain persoalan penerbangan, Dahnil menyampaikan masih terdapat hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terhambat, terutama terkait pengembalian dana atau refund. Kemenhaj, kata dia, akan memberikan pendampingan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.
Dahnil turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia, menurut dia, ingin memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jemaah yang berangkat pulang aman,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan kedaulatan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Penggunaan penerbangan langsung dengan maskapai nasional menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah untuk mendukung tujuan tersebut.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkas Wamenhaj.
Kemenhaj akan terus berkoordinasi dengan asosiasi PPIU, maskapai penerbangan, dan pengelola bandara untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung penyelenggaraan ibadah umrah yang aman dan memberikan manfaat bagi jemaah maupun perekonomian nasional.*
