PBNU Kaitkan Resolusi Jihad dengan Dukungan untuk Palestina

 PBNU Kaitkan Resolusi Jihad dengan Dukungan untuk Palestina

Nahdlatul Ulama

SURABAYA (Mediaislam.id)–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaitkan semangat Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 dengan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Keterkaitan sejarah tersebut ditegaskan dalam agenda Mujahadah Kemanusiaan untuk Palestina yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Surabaya, Kamis (22/10/2026).

Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir menjelaskan, Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari menjadi salah satu pemicu perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan Sekutu dan NICA, terutama dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Saat itu, Rais Akbar PBNU Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 setelah berkonsultasi dengan para kiai se-Jawa dan Madura.

“Fatwa ini menetapkan bahwa membela tanah air dari agresi Sekutu dan NICA hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap Muslim yang berada dalam radius 94 kilometer dari pusat pertempuran,” katanya, dikutip dari NU Online, Jumat (23/10/2026).

Fatwa tersebut kemudian diikuti mobilisasi Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Puluhan ribu santri dari berbagai pesantren bergerak menuju Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Di bawah komando para kiai, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah bahu-membahu bersama Tentara Keamanan Rakyat membendung gelombang pasukan Sekutu,” katanya.

Menurut Kiai Tajul, Resolusi Jihad menjadi katalisator pertempuran 10 November 1945. Semangat perjuangan yang digerakkan para ulama dan pimpinan pesantren itu menjadi fondasi moral perlawanan rakyat Surabaya.

“Keberanian para santri mempertahankan Surabaya tidak hanya mengejutkan pasukan Sekutu, tetapi juga bergema hingga ke mancanegara,” katanya.

Kiai Tajul menjelaskan, semangat perjuangan rakyat Indonesia turut memperkuat solidaritas di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina. Dukungan tersebut, menurut dia, terwujud melalui empat bentuk kontribusi.

Pertama, dukungan politik dan mobilisasi opini publik internasional. Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin al-Husaini menggalang dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jaringan media di Kairo dan Berlin.

“Beliau memanfaatkan jaringan media di Kairo dan Berlin untuk menyuarakan bahwa perlawanan di Indonesia adalah perjuangan kemerdekaan yang sah,” ujarnya.

Kedua, dukungan finansial untuk misi diplomasi Indonesia. Saudagar Palestina sekaligus Pemimpin Redaksi surat kabar Al-Shura, Muhammad Ali Taher, disebut menyerahkan seluruh dana pribadinya di Bank Arabia kepada utusan diplomatik Indonesia, M Zein Hassan.

“Bantuan ini membiayai operasional delegasi RI yang sedang memperjuangkan pengakuan kedaulatan di kawasan Arab,” katanya.

Ketiga, dukungan melalui aksi protes dan boikot logistik. Kabar gugurnya para santri dan rakyat dalam Pertempuran 10 November 1945 memicu aksi protes massa di Palestina. Imbauan tokoh-tokoh Palestina juga menggerakkan buruh pelabuhan di kawasan Terusan Suez untuk menolak melayani kapal-kapal perang Sekutu dan Belanda yang mengangkut persenjataan menuju Indonesia.

Keempat, dukungan diplomatik melalui konsolidasi politik di kawasan Arab. Tokoh-tokoh perjuangan Palestina ikut menggalang dukungan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Liga Arab.

“Langkah ini mendesak negara-negara anggota Liga Arab memberikan pengakuan de facto dan de jure kepada Republik Indonesia pada rentang tahun 1946-1947,” ujarnya.

 

Solidaritas Kemanusiaan

PBNU menegaskan, peringatan Hari Santri yang berakar dari Resolusi Jihad bukan hanya momentum mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga pengingat atas tanggung jawab kemanusiaan dan solidaritas antarbangsa.

Dukungan kepada Palestina dipandang sebagai bagian dari kesinambungan nilai perjuangan ulama terdahulu, terutama dalam menolak penjajahan dan membela kemerdekaan suatu bangsa.

“Dukungan terhadap Palestina hari ini dipandang sebagai bentuk kesetiaan pada garis perjuangan ulama terdahulu sekaligus penegasan atas kewajiban sejarah bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan,” pungkasnya.

Agenda Mujahadah Kemanusiaan untuk Palestina tersebut dihadiri jajaran pimpinan PBNU, termasuk Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, serta pengurus NU tingkat wilayah dan cabang di Jawa Timur.

Selain pembacaan zikir dan doa bersama untuk keselamatan warga Palestina, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menegaskan kembali hubungan historis antara perjuangan kemerdekaan Indonesia dan solidaritas rakyat Palestina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 8 =