Dua Tahun Asta Cita, Kemenag Salurkan Triliunan Rupiah untuk Pendidikan dan Kesejahteraan Umat

JAKARTA (Mediaislam.id)–Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan sejumlah capaian program selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut mencakup bantuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan gizi siswa dan santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, program-program tersebut merupakan kontribusi Kemenag dalam mendukung empat agenda Asta Cita, yakni Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.

“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers Capaian Dua Tahun Asta Cita di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026 menjangkau 5.216.294 siswa madrasah serta siswa pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu. Total anggaran program tersebut mencapai Rp4,07 triliun.

Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan anggaran Rp3,032 triliun. Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.

“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” kata Nasaruddin.

Kemenag juga memperkuat pendidikan keagamaan melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.

Dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik turut diperkuat melalui pemberian tunjangan profesi. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama menerima tunjangan dengan nilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, jumlah penerima tercatat 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.

6,3 Juta Siswa dan Santri Terjangkau MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menjadi bagian dari capaian Kemenag. Program MBG tercatat menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sedangkan CKG menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Syafi’i.

Dia menekankan, perluasan MBG di pesantren harus disertai pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta penjagaan kualitas makanan. Pesantren juga diharapkan terlibat dalam ekosistem program tersebut agar manfaatnya turut menggerakkan perekonomian pesantren.

“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” ujarnya.

Syafi’i menambahkan, penguatan kelembagaan keagamaan juga menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat beragama. Salah satunya melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kemenag.

Menurut dia, penguatan tersebut ditujukan untuk memperkuat tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” kata Syafi’i.

Zakat dan Wakaf Jangkau Masyarakat

Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun. Data Kemenag juga mencatat 149,954 juta penerima manfaat.

Selain itu, aset wakaf uang mencapai Rp4,7 triliun dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Kamaruddin.

Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), serta 25 Kota Wakaf. Program pemberdayaan ekonomi berbasis KUA menjangkau 2.141 penerima manfaat pada 2025–2026.

Kemenag juga mencatat penyaluran dana umat melalui sejumlah lembaga keagamaan, yakni Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk umat Kristen, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional untuk umat Hindu, serta Rp11 miliar melalui Dana Paramita untuk umat Buddha.

“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” kata Kamaruddin.

Dalam aspek kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.

Bakom Apresiasi Kinerja Kemenag

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengapresiasi peran Kemenag dalam mendorong nilai-nilai agama berkontribusi terhadap persatuan nasional, pemberantasan budaya korupsi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujar Syahganda.

Dia juga menilai nilai-nilai agama dapat memperkuat integritas masyarakat dan mendorong perilaku antikorupsi.

“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” katanya.

Syahganda menambahkan, kontribusi Kemenag dalam pembangunan manusia terlihat melalui berbagai program pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemberian beasiswa.

“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” ujarnya.

Dia menegaskan, penyampaian capaian dua tahun pemerintahan merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” kata Syahganda.

Dia berharap media massa turut menyampaikan masukan, keluhan masyarakat, dan persoalan yang masih memerlukan penanganan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan Kemenag.

“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” ujarnya.*