Wamenhaj Tegaskan Jemaah Haji Bukan Komoditas Ekonomi

Jakarta (Mediaislam.id)–Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah agar menjaga integritas serta menghentikan segala bentuk praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi.

Pesan tersebut disampaikan Dahnil saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dan Retret Kementerian Haji dan Umrah di Lapangan Makodau I, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Dahnil, berbagai apresiasi yang diterima atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 patut disyukuri. Namun, hal itu tidak boleh membuat jajaran Kementerian Haji berpuas diri. Sebaliknya, seluruh aparatur harus terus melakukan evaluasi dan pembenahan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

“Yang harus selalu menjadi fokus kita adalah bekerja sepenuhnya untuk jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten/Kota, pengelola asrama haji, serta seluruh petugas yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam arahannya, Dahnil menegaskan bahwa seluruh insan Kementerian Haji mengemban tiga amanah besar, yakni amanah dari Allah SWT, amanah dari jemaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia. Ketiga amanah tersebut, katanya, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

Ia juga kembali menegaskan pentingnya mewujudkan Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban. Menurutnya, penyelenggaraan haji tidak hanya memastikan kelancaran ibadah, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan melahirkan generasi yang berintegritas.

Dahnil menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama transformasi Kementerian Haji. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Kalau ada kementerian yang seharusnya benar-benar bersih dari praktik manipulasi dan praktik rente, maka kementerian itu adalah Kemenhaj,” katanya.

Ia mengajak seluruh jajaran menghentikan praktik menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.

“Jangan pernah menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas. Mereka bukan objek untuk diperdagangkan atau dimanfaatkan. Mereka adalah subjek perubahan dan transformasi peradaban,” tegasnya.

Menurut Dahnil, lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang saat ini mengantre keberangkatan haji merupakan amanah besar yang harus dilayani secara adil, profesional, dan bermartabat.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tampil sebagai wajah Islam yang damai, disiplin, maju, dan berkeadaban di mata dunia. Karena itu, ASN Kementerian Haji diharapkan menjadi duta bangsa melalui pelayanan haji yang berkualitas.

Menutup sambutannya, Dahnil menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN Kementerian Haji dan Umrah atas dedikasi mereka dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026, seraya mengajak seluruh jajaran terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.*