Negara Tanggung Dampak Kenaikan Avtur, Jemaah Haji Tak Dibebani

Tangerang (Mediaislam.id)–Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan pemerintah tidak akan membebankan dampak gejolak ekonomi global kepada jemaah haji. Komitmen ini ditegaskan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga avtur dunia, pemerintah mengambil langkah antisipatif agar biaya tambahan tidak dirasakan langsung oleh jemaah. Instruksi Presiden, menurut Dahnil, menjadi dasar utama kebijakan tersebut.

“Pemerintah memastikan kenaikan biaya operasional penerbangan tidak dibebankan kepada jemaah. Kami akan mencari skema fiskal dan penyesuaian agar tetap seimbang bagi keuangan negara,” ujarnya.

Selain aspek biaya, pemerintah juga menegaskan kesiapan logistik sebagai bagian dari perlindungan jemaah. Kebutuhan dasar selama di Tanah Suci disebut telah diamankan melalui kontrak yang berlaku hingga tiga bulan ke depan.

Mitigasi dilakukan bersama berbagai pihak untuk memastikan distribusi dan ketersediaan logistik berjalan tanpa hambatan. Dengan demikian, jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terkait kebutuhan pokok.

Pemerintah juga terus memantau dinamika kawasan Timur Tengah guna mengantisipasi kemungkinan eskalasi. Stabilitas regional dinilai menjadi faktor penting dalam kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

Penutupan Rakernas ini sekaligus menjadi tahap akhir konsolidasi nasional menjelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia pada 22 April 2026. Seluruh jajaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menghadapi skenario terburuk.

“Kita berharap situasi tetap kondusif, tetapi seluruh sistem sudah disiapkan agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” kata Dahnil.*