Saat Negara Diam, Masyarakat Sipil Bergerak; Urgensi Sumud Flotilla Now

Oleh:

Dr. Maimon Herawati, S.Sos, M.Litt (Anggota SC Global Sumud Flotilla)

RELITAS Gaza berbeda sehingga seakan ada ‘logika’ khusus Gaza. Setiap ‘gencatan senjata’ selalu berakhir dengan pengkhianatan dengan ledakan berikutnya. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi, korban sipil terus bertambah, dan dunia diam membiarkan.

Kita baru saja menyaksikan bagaimana ceasefire kembali dilanggar. Tadi malam (04/04) lebih 20 warga Gaza syahid dibom Israel. Akses bantuan tersendat yang dijanjikan masuk 600 truk sehari hanya masuk kisaran 250 truk. Bahan material untuk membangun kembali gaza tidak diijinkan masuk. Gaza adalah puing-puing yang membeku dalam dingin.

Setelah mayat tentara penjajah terakhir diserahkan pada 26 Januari, Israel tetap mempertahankan garis kuningnya. Seharusnya Israel mundur ke perbatasan Gaza semula, tapi sampai saat ini 60% tanah Gaza masih dikangkangi Israel.

Lalu di mana negara-negara penjamin? Di mana kekuatan yang dulu dengan percaya diri menjual Trump Deal sebagai jalan damai?

Faktanya pahit: negara penjamin tak punya gigi. Ompong. Mereka mengeluarkan pernyataan, bukan perlindungan. Mereka menawarkan “proses”, bukan keselamatan. Ketika pelanggaran berulang, dari mereka tidak ada konsekuensi berarti. Gaza kembali sendirian.

Lebih ironis lagi, lahir Board of Peace (BoP), yang di atas kertas berbunyi mulia, tapi dalam praktiknya justru menyerupai board of mafia: yaitu segelintir elite lama, dengan rekam jejak konflik dan penjajahan, mengatur “perdamaian” dalam ruang tertutup, tanpa melibatkan korban di meja perundingan. Perdamaian yang nampak rapi dalam dokumen, namuan sungguh berantakan di lapangan. Indonesia ikut di dalamnya.

Bagaimana bangsa Indonesia memaknai kehadiran dalam BoP ini? Jika pemerintah tetap bertahan di dalam BoP, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas pada bangsa Palestina yang dijajah, aktif menuntut keadilan atas darah mereka yang terus tumpah, mengawal kembalinya tanah mereka dengan memaksa Israel mundur dari jalur kuning. Ini wujud dari kesetiaan pada UUD 45.

Pada saat ini harus kembali dinarasikan pada publik tentang hutang budi bangsa Indonesia pada Palestina. Sebelum Indonesia mampu memproklamirkan kemerdekaannya, pemimpin tertinggi Palestina, Syaikh Amin Al Husaini menyampaikan kemerdekaan Indonesia dalam siaran radio di Jerman, September 1944. Tidak itu saja, Syaikh Amin menemani pemimpin Indonesia bertemu tokoh-tokoh Mesir dalam diplomasi kemerdekaan berkali-kali.

Selain dukungan politis ini, Ali Taher, pengusaha tajir Palestina yang juga pemilik beberapa media mengeluarkan seluruh uang dalam rekening banknya dan memberikannya pada pejuang Indonesia yang sedang menghadapi agresi militer Belanda dan sekutunya. Padahal pada saat itu, tahun 1948, Ali taher dan saudara sebangsanya juga sedang mengalamai persekusi dari zionis Israel. Lebih dari 750 ribu bangsa Palestina mengungsi karena diteror milisi bersenjata zionis. Ali Taher tidak menggunakan logika, ‘bantu yang dekat saja dulu, masa mengirim bantuan jauh sekali’.

Hutang budi bangsa Indonesia ini harus terus digaungkan sehingga muncul menjadi gerakan solidaritas Palestina. Salah satu gerakan solidaritas saat ini adalah Global Sumud Flotilla (GSF). GSF adalah kerja dari masyarakat sipil lintas bangsa yang menolak diam melihat kebrutalan dan kejahatan terhadap Palestina. GSF merupakan upaya kolektif untuk mendobrak blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan agar bantuan bagi sipil masuk lebih banyak. GSF bersama peserta eco builders juga memastikan proses membangun kembali Gaza bisa segera dimulai, tidak ditunda terus oleh kalkulasi kekuasaan.

Kehadiran bangsa Indonesia dalam GSF akan melipatgandakan impact GSF. Bangsa Indonesia dengan jari-jari mereka yang powerful bisa menjadi barisan pejuang sumud medsos yang menghancurkan narasi zionis. Saat algoritma medsos dikuasai zionis- terakhir tiktok pun dibeli mereka- jutaan jari-jari itu akan membalikkan arus, menjadi tsunami kebenaran yang menggulung propaganda hasbara zionis penjajah.

Tentu saja, jika ingin terlibat langsung, dua ratus juta lebih bangsa Indonesia ini sangat mungkin mengirimkan putra putri terbaiknya dalam barisan konvoi kemanusiaan baik sebagai relawan di atas kapal, tim pendukung di darat, ataupun penyedia logistik. Selain itu, bangsa yang paling dermawan sedunia ini bisa membiayai pembelian kapalnya, mengisi truk kemanusiaannya, menyediakan alat media, jaringan komunikasinya. Berapa rupiah pun berarti. Setiap langkah kecil memperlebar koridor kemanusiaan.

GSF bukan sekadar tentang Gaza. Ini tentang siapa kita sebagai bangsa yang membalas budi. Apakah kita menunggu bahasa diplomasi yang tak kunjung berubah, atau kita bergerak bersama mereka yang memilih bertindak?

Sejarah jarang mengingat pernyataan. Ia mengingat keberanian. Ia mengingat kapal-kapal kecil yang menantang blokade besar. Ia mengingat masyarakat sipil yang menolak tunduk pada keheningan. Saat pemerintah dunia diam, masyarakat sipil bergerak dan Indonesia punya tempat terhormat dalam barisan itu.*