Gaza: Dari Tanah Terjajah Menjadi Proyek Global

Gaza belum sempat mengubur seluruh korban perang, tetapi dunia sudah mulai menyusun proposal masa depannya. Ketika ribuan rumah rata dengan tanah dan jutaan warga hidup di pengungsian, ruang-ruang elite internasional justru ramai membicarakan “rekonstruksi”, “investasi”, dan “pembangunan berkelanjutan”. Gaza, yang seharusnya dipulihkan martabatnya, perlahan direduksi menjadi lahan proyek.

Pada Januari 2026, Amerika Serikat secara terbuka mempresentasikan rencana rekonstruksi Gaza sering disebut sebagai “New Gaza” dalam forum ekonomi global. Proyek ini menjanjikan transformasi Gaza menjadi kawasan modern: pusat bisnis, wisata pantai, hingga kota pintar. Secara kasat mata, rencana ini tampak solutif. Namun jika ditelisik lebih dalam, ia menyimpan pertanyaan mendasar: untuk siapa Gaza dibangun, dan dengan syarat apa?

Rekonstruksi atau Rekayasa Politik?

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 70% infrastruktur Gaza hancur akibat agresi militer berulang sejak 2023. Lebih dari dua juta penduduk kehilangan akses layak terhadap air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, rekonstruksi memang mendesak. Namun rekonstruksi tidak pernah netral. Ia selalu membawa kepentingan.

Pengalaman Palestina menunjukkan bahwa setiap “bantuan” internasional sering kali disertai syarat politik: pembatasan kedaulatan, kontrol keamanan, hingga pengaturan ulang demografi. Beberapa dokumen kebijakan dan laporan lembaga HAM internasional mengingatkan bahwa skema pembangunan pascakonflik kerap digunakan sebagai alat soft power untuk mengamankan kepentingan geopolitik pihak tertentu, bukan untuk memulihkan hak penduduk asli.

Sejarah membuktikan, penjajahan tidak selalu datang dengan tank dan senjata. Ia bisa hadir dalam bentuk dana, proposal, dan istilah teknokratis seperti stabilitas dan normalisasi.

Masalah Gaza Bukan Kekurangan Gedung

Gaza tidak runtuh karena kurang investor. Gaza hancur karena pendudukan, blokade, dan perampasan hak hidup. Selama puluhan tahun, wilayah ini dikekang dari laut, udara, dan darat. Bank Dunia mencatat bahwa ekonomi Gaza menyusut drastis akibat pembatasan pergerakan barang dan manusia. Dalam kondisi seperti ini, membangun gedung tinggi tanpa membongkar akar penindasan hanya akan melahirkan ketimpangan baru.

Tanpa kedaulatan politik, pembangunan hanya akan menguntungkan segelintir elit dan aktor asing. Rakyat Palestina berisiko menjadi penonton di tanah sendiri atau lebih buruk, dipaksa pergi atas nama relokasi “sukarela”.

Normalisasi Ketidakadilan

Narasi perdamaian yang dilepaskan dari keadilan adalah ilusi. Perdamaian sejati menuntut pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri (self-determination), sebagaimana dijamin hukum internasional. Selama akar konflik pendudukan dan kolonialismen tidak diselesaikan, maka proyek apa pun di Gaza hanya akan menjadi kosmetik politik.

Lebih ironis lagi, penderitaan rakyat Gaza kerap dipresentasikan sebagai “kesempatan”. Ketika reruntuhan dianggap ruang kosong, dan trauma dianggap halaman baru untuk investasi, maka kemanusiaan telah dikalahkan oleh logika pasar.

Gaza Bukan Lahan Kosong

Gaza adalah rumah. Rumah bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, bagi ibu yang bertahan di pengungsian, bagi generasi yang tumbuh di bawah suara bom. Tanah yang dibasahi darah para syuhada tidak pantas diperlakukan sebagai komoditas global.

Rekonstruksi sejati harus dimulai dari pengembalian hak, bukan sekadar pembangunan fisik. Dunia tidak kekurangan dana untuk Gaza; yang kurang adalah keberanian politik untuk menghentikan ketidakadilan.

Jika Gaza dibangun tanpa kebebasan, maka yang lahir bukan perdamaian, melainkan bentuk baru dari penguasaan. Dan sejarah akan kembali mencatat: ketika keadilan diabaikan, pembangunan hanyalah wajah lain dari penjajahan. (UF)