Pengakuan Israel terhadap Somaliland Dinilai Manuver Berbahaya

Jakarta (Mediaislam.id) – Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengecam manuver Israel yang mengakui negara Somaliland yang merupakan wilayah Somalia yang dikuasai oleh kelompok separatis, dan dengan itu mengalihkan perhatian dunia dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel atas Gaza/Palestina, dan pemerintah Indonesia perlu segera menegaskan sikap penolakannya sebagaimana yang telah secara terbuka disampaikan oleh berbagai komunitas dunia internasional.

Hidayat mengingatkan, manuver Israel ini penting diwaspadai sebagai upaya penggunaan politik divide et Impera model lama yakni dengan memecah belah negara yang berdaulat, sehingga memudahkan Israel untuk memuluskan muslihat memperluas jajahan dari wilayah Palestina ke wilayah negara lain yang tercakup dalam klaim negara Israel raya. Apalagi dengan manuvernya ini, Israel berhasil mengalihkan isu dan perhatian dunia dari nestapa Gaza karena pelanggaran-pelanggaran perjanjian damai yang terus dilakukan Israel, sehingga dunia yang sibuk menolak pengakuan Israel atas Somaliland terdiam saja ketika pasukan Israel dalam waktu beriringan kembali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan juga melakukan serangan militer besar-besaran ke Tepi Barat.

“Apalagi dengan adanya rencana Israel untuk menjadikan Somaliland sebagai tujuan relokasi saat pengusiran massal warga Gaza keluar dari Palestina, agar Gaza sepenuhnya segera berada dibawah kuasa penjajah Israel. Maka sudah seharusnya manuver berbahaya ini ditolak oleh seluruh pihak yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah, serta 156an negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan Gaza sebagai salah satu daerah kekuasaannya, juga semua negara anggota Liga Arab dan OKI yang dalam KTTnya sudah memutuskan menolak segala bentuk pengusiran/relokasi warga Gaza keluar dari Palestina, dengan dalih apapun,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (29/12/2025).

HNW sapaan akrabnya menegaskan Indonesia, juga perlu segera membersamai dengan terbuka menolak manuver berbahaya itu, karena sekalipun baru Israel sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengakui Somaliland sebagai suatu negara merdeka, kawasan di bawah teritori negara Somalia yang kini dikuasai kelompok separatis.

“Penolakan dan kecaman untuk mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, sudah secara terbuka disampaikan banyak pihak, seperti oleh China, Uni Eropa, Uni Afrika (dan banyak negara anggotanya), Liga Arab (dan sebagian besar negara anggotanya), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan sebagian besar negara anggotanya), Parlemen Liga Arab, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sekutu terdekat Israel juga menolak untuk mengakui keberadaan negara Somaliland dan menghormati kedaulatan dan kesatuan negara Republik Somalia. Maka inilah momentum DK PBB harus segera digelar untuk sepakati keputusan menolak pengajuan Israel atas Somaliland tanpa veto dari Amerika Serikat,” ujarnya.

HNW menegaskan manuver Israel ini merupakan bentuk intervensi dan pecah belah negara Republik Somalia yang berdaulat yang juga anggota penuh PBB. Kalau muslihat ini dibiarkan dan tidak ditolak/digagalkan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk untuk perdamaian dan ketenteraman dunia dan terrealisirnya solusi dua negara yang sudah diputuskan oleh PBB. Sebab dampak dari dibiarkannya manuver berbahaya ini akan memperluas pengaruh dan kuasa Israel ke wilayah Somaliland yang berada di luar Palestina. Hal ini mulai terbukti dengan langkah menjalin kerja sama termasuk militer Israel dengan kelompok separatis Somaliland pasca pengakuan tersebut.

“Ini jelas sebagai langkah yang harus ditolak secara bersama-sama oleh masyarakat Internaional, untuk mewujudkan perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara, dengan menggagalkan proyek ambisius Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin membentuk Israel Raya, yang artinya mengubur solusi dua negara, bahkan memperluas kawasan jajahan Israel melebar ke berbagai negara di luar Palestina,” tukasnya.

HNW menuturkan apabila hal ini tidak segera ditolak dan dicegah secara bersama-sama oleh berbagai kelompok dunia internasional yang telah secara terbuka menolak pengakuan Israel atas Somaliland sebagai negara merdeka, dan negara-negara yang mendukung Palestina merdeka maupun Solusi dua negara, maka hal itu akan menjadi preseden sangat buruk yang bisa menimpa negara lain, bahkan juga bisa menimpa Indonesia. “Akan sangat berbahaya apabila Israel melakukan hal yang sama bekerjasama dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di negara lain, termasuk di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa sikap kelompok Somaliland yang ingin memisahkan diri dari Republik Somalia bukanlah bentuk Right to Self Determination (hak untuk menentukan nasib sendiri). Pasalnya, dalam hukum kebiasaan internasional, hak untuk menentukan nasib sendiri hanya dilakukan sekali dan untuk selamanya. Rakyat Somalia sudah menggunakan itu pada 1 Juli 1960 setelah memerdekakan diri dari penjajahan Inggris dan Italia.

“Argumen ini juga yang kerap menjadi dasar pemerintah Indonesia menolak tuntutan kelompon separatis, karena mereka dinilai sudah menggunakan hak menentukan nasib sendiri pada saat referendum dulu digelar, dan sebelumnya saat Indonesia diproklamasikan sebagai negara Merdeka dan kemudian diakui PBB,” tukasnya.

“Sedangkan yang berhak untuk menggunakan right to self determination tersebut justru adalah rakyat Palestina, sebagaimana dibenarkan oleh Resolusi SU PBB pada 16 Desember 2025 yang didukung oleh mayoritas mutlak negara PBB, 164 negara mendukungnya, tapi sampai hari ini masih tetap terjajah oleh Israel dan sepanjang sejarah belum bisa menggunakan hak untuk menentukan nasibnya sendiri mendirikan negara Palestina dengan ibukota Jerusalem Timur,” tambahnya.

Menurut HNW, manuver Israel mengakui Somaliland bahkan akan semakin menguatkan cengkeraman penjajahan Israel atas Gaza/Palestina dan makin memustahilkan dilaksanakannya Resolusi PBB tentang Palestina/Gaza termasuk hak menentukan nasib sendiri dengan berdirinya negara Palestina yang benar-benar merdeka karena benar-benar berdaulat. []