Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Tolak Rencana Jalan Berbayar

Jakarta (MediaIslam.id) – Rencana penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan Jakarta dinilai akan sangat merepotkan dan berdampak terhadap penghasilan masyarakat, terutama pengemudi ojek daring (ojek online/ojol).

“Saya pribadi jelas menolak karena ini akan memberatkan warga juga, bukan hanya teman-teman ojol,” ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan di Jakarta, Rabu (25/01/2023).

​​​​​​​Wawan menambahkan, selain membebani masyarakat, penerapan ERP juga belum tentu dapat mengurai kemacetan.

Karenanya Anggota Fraksi PAN ini mengaku tidak setuju Pemda DKI memungut pendapatan dari warga yang saat ini masih kesulitan akibat dihantam pandemi COVID-19 lewat kebijakan ERP.

Menurut Wawan, tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta masih belum merata, bahkan bisa dibilang mayoritas masih di bawah rata-rata alias menengah ke bawah.

“Mereka semuanya butuh akses jalan, sama dengan mereka yang mungkin dianggap kaya atau mampu,” ucap Wawan.

Karena itu, Wawan meminta pihak eksekutif membatalkan atau setidaknya menunda terlebih dahulu rencana penerapan ERP tersebut.

Hal itu, menurut dia, warga suka tidak suka akan tetap mengakses jalan protokol di DKI, baik si kaya maupun si miskin semuanya dipaksa membayar setiap melintas.

“Jadi, ini hanya akan membuat biaya perjalanan semakin tinggi. Tentu, ini akan mempersulit bagi mereka yang mencari rezeki, khususnya mereka yang mobilitasnya tinggi,” ucapnya.

Pada Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE), sistem jalan berbayar bukan saja hanya menyasar roda empat, tetapi juga pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif berbayar.