Selama 2022, Banyak Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

Gaza (Mediaislam.id) – Komite Internasional untuk Pembelaan Hak Rakyat Palestina mengungkapkan bahwa selama 2022 terjadi penurunan tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal situasi hak asasi manusia di Palestina karena pelanggaran pendudukan penjajah Israel.

Ketua Komite Abdel Ati menjelaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun terburuk dalam hal pelanggaran fisik yang dialami warga Palestina.

Ia menekankan bahwa laporan ini akan disampaikan kepada lembaga internasional, PBB, lembaga Arab dan regional, pejabat Palestina dan otoritas sipil, kekuatan politik, pengamat dan warga negara.

Tujuannya adalah menyoroti kejahatan dan praktik pendudukan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Komite bernama Hashd itu juga melaporkan tentang analisis sebagian besar pelanggaran internal yang dilakukan oleh otoritas pemerintah Palestina, karena bergantung pada sumber informasi yang dikonfirmasi, termasuk kesaksian dan pengaduan korban, atau melalui informasi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, resmi dan internasional terkait otoritas sipil, untuk menunjukkan situasi hak asasi manusia Palestina selama tahun 2022.

Laporan ini dibagi menjadi empat poin utama: bagian pertama membahas dampak politik terhadap situasi hak asasi manusia.

Kedua berfokus pada pelanggaran dan kejahatan Israel, sedangkan bagian ketiga membahas pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas pemerintah Palestina, dan bagian keempat berfokus pada hasil dan rekomendasi yang perlu dikerjakan untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia dan rakyat Palestina.

Abdel Ati mengindikasikan bahwa laporan tersebut tidak mencakup semua pelanggaran hak asasi manusia dan rakyat Palestina. Namun, ini berfokus untuk menyorotinya dengan cara yang mencerminkan indikator realistis dari situasi hak asasi manusia dan rakyat Palestina selama tahun 2022.

“Tahun lalu adalah yang terburuk dalam hal eskalasi kejahatan negara pendudukan Israel terhadap Palestina, sementara pelanggaran hak dan kebebasan meningkat karena kerapuhan dan situasi tidak stabil yang berkelanjutan dari institusi sistem politik Palestina.” jelas Abdel dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Rabu (18/1/2023).

sumber: infopalestina