Waketum MUI: Stunting karena Pemerintah Gagal, Bukan karena Ibunya Gemar Pengajian
Buya Dr. Anwar Abbas.
Jakarta (MediaIslam.id) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Dr. Anwar Abbas menyindir balik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pernyataan banyak anak stunting karena ibu-ibu gemar mengikuti pengajian.
Menurut Buya Anwar, tingginya jumlah anak stunting bukanlah salah ibu-ibu yang gemar ikut pengajian. Menurutnya, stunting disebabkan oleh kegagalan pemerintah dan partai pendukungnya melakukan pencegahan.
“Yang harus disalahkan dalam hal ini bukan pengajian, tetapi adalah pemerintah dan partai Ibu Megawati sendiri, yaitu PDIP yang merupakan bagian dari rezim yang memerintah, yang bertanggung jawab, dalam mencegah hal yang tidak diinginkan tersebut,” kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/02/2023).
Buya Anwar yang dalam pernyataannya menyebut diri sebagai pengamat sosial dan keagamaan itu mengaku heran Megawati mengaitkan kasus stunting dengan kegiatan ibu-ibu di pengajian. Dia berkata pengajian justru memberi banyak pendidikan kepada ibu-ibu, termasuk soal kesehatan anak.
Ketua PP Muhammadiyah itu menegaskan, stunting terjadi karena anak kurang asupan gizi. Hal itu bisa terjadi karena orang tua terjebak dalam kemiskinan.
“Jadi, bukan karena ikut pengajian, tetapi adalah karena pemerintah belum melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik karena di dalam UUD 1945 pasal 34 sudah dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” ucapnya.
Sebelumnya, Megawati menjadi sasaran kritik publik karena pernyataan soal ibu-ibu pengajian. Ia mempertanyakan kenapa banyak ibu-ibu sering ikut pengajian.
Dia mengaku tak melarang kegiatan pengajian. Namun, Megawati berharap ibu-ibu lebih memperhatikan gizi anak.
“Saya lihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, beribu maaf, jangan lagi nanti saya di bully, kenapa toh senang banget ngikut pengajian? Maaf beribu maaf,” ucap Megawati pada acara Kick Off Pancasila dalam Tindakan yang digelar di Jakarta, Kamis (16/02/2023). []
