Tolak Wacana Pengenaan Pajak pada Judol, KPAI: Masih Banyak Sumber Halal

Jakarta (MediaIslam.id) – Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan menolak wacana mengenai kemungkinan pengenaan pajak pada judi online (judol).

“Saya berharap wacana pengenaan pajak pada judi online harus disetop. Masih banyak sumber pendapatan negara dari jalur yang halal dan tidak merusak anak-anak dan masyarakat,” kata Kawiyan di Jakarta, Senin (04/11) seperti dilansir ANTARA.

Komisioner KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime itu merespons pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menyebut bila negara bisa mendapatkan tambahan pemasukan pajak dari sektor ekonomi bawah tanah, termasuk judol hingga game daring.

“Saya sebagai Komisioner KPAI yang selama ini ikut mendukung dan menyuarakan pemberantasan judi online prihatin atas pernyataan Anggito tersebut. Pernyataan Anggito akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat bahwa perjudian/judi online bukanlah sesuatu yang ilegal,” kata Kawiyan.

Menurut Kawiyan, pengenaan pajak akan membuat masyarakat menganggap judi sebagai sesuai yang legal. Padahal secara yuridis, kata dia, judi merupakan salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.

“Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang praktik perjudian online,” kata dia.

KPAI menilai wacana pengenaan pajak pada judi online dapat merusak masyarakat.

“Pihak-pihak yang selama ini menganggap judi online sebagai sesuai yang ilegal, akan berpendapat judi online menjadi legal, dibolehkan oleh pemerintah dan juga dipungut pajaknya. Pengaruh yang sama juga akan terjadi pada anak-anak yang selama ini dilindungi dan dijauhkan dari praktik judi online,” kata jurnalis senior televisi itu.

Menurut mantan Ketua KPID DKI Jakarta itu, pihak yang paling dirugikan dari praktik judi dan judi online adalah anak-anak. Kebanyakan pelaku judi online adalah orang dewasa. Jika mereka terlibat judi online, maka akan berdampak pada keluarga dan anak-anak.

“Uang yang mestinya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti membeli beras, lauk-pauk, bayar uang sekolah, membeli peralatan sekolah, beli vitamin, atau bayar BPJS, malah dipakai untuk judi online,” ujar Kawiyan. [ANTARA]