Tolak PP Kesehatan, MAPADI: Solusinya Pendidikan Agama, Bukan Alat Kontrasepsi

Jakarta (MediaIslam.id)-Majelis Pesantren dan Ma’had Dakwah Indonesia (PP MAPADI) menyesalkan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang menyediakan alat kontrasepsi bagi para pelajar dan remaja, sama saja dengan menjerumuskan generasi muda ke dalam masa depan yang suram.

“Ini merupakan tindakan yang merusak remaja Indonesia, bukan tindakan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia,” ujar Sekretaris Umum PP MAPADI Jhon Edy Rahman dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (08/08/2024).

MAPADI yang memiliki jaringan pesantren hampir di seluruh provinsi dan lebih dari seratus kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, menuntut agar pemerintah merevisi dan atau membatalkan PP Nomor 28 tahun 2024 ini.

Alasannya, PP ini dianggap sama saja dengan melegalkan pergaulan bebas dan perzinaan, serta tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional yang dibuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Abi Jhon -sapaan akrabnya- memberikan pendidikan dan pemahaman agama yang baik untuk generasi muda akan sangat membantu dalam menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak masa depan mereka.

“Memberikan pemahaman tentang bagaimana dosa besar dan akibat yang disebabkan perzinaan akan sangat membantu anak-anak kita keluar dari bahaya yang merusak masa depannya, yang akan memberikan penyesalan panjang, terhadap tindakan mereka,” kata dia.

Menurutnya, MAPADI dengan pesantren-pesantren anggotanya memiliki tujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan perbaikan masyarakat di Indonesia, termasuk pembinaan anak-anak usia sekolah dan remaja.

“Sistem pembelajaran di Pondok Pesantren telah diterima oleh masyarakat kita, ikut serta membentuk dan memberikan peran dalam kehidupan mereka. Fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia tentu banyak memberikan andil dalam perjalanan bangsa dan negara ini.” ungkap Abi Jhon

Oleh sebab itu, MAPADI mengajak seluruh pesantren agar senantiasa kritis atas kebijakan dan peraturan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa mengawal moralitas anak bangsa demi tercapainya bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, untuk generasi cemerlang Indonesia Emas 2045.[SR]