Teladan KH Saifuddin Zuhri: Tak Malu Dagang Beras di Pasar Glodok

Menolak Rumah Dinas demi Menjaga Nurani

Salah satu cerita paling mengharukan yang terekam dalam sejarah adalah keputusannya mengenai tempat tinggal. Saat diangkat menjadi menteri, ia berhak mendapatkan fasilitas rumah dinas yang mewah dengan segala pelayanannya. Namun, Saifuddin justru memilih tetap tinggal di rumah pribadinya yang sederhana.

Ia merasa lebih tenang menempati rumah yang dibelinya dengan mencicil daripada harus menikmati kemewahan negara yang bersifat sementara. Bahkan, diceritakan bahwa ia harus bekerja keras mengelola keuangan keluarga agar cicilan rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tidak macet. Integritas ini menunjukkan bahwa baginya, jabatan adalah pengabdian, bukan jalan untuk memperkaya diri.

Lebih luar biasa lagi, rumah yang ia perjuangkan dengan cucuran keringat itu kelak disumbangkan kepada organisasi yang dicintainya, Nahdlatul Ulama (NU). Ia ingin agar rumahnya terus menjadi tempat mengalirnya ilmu dan manfaat bagi umat, bahkan setelah ia tiada.

Menolak Nepotisme

Suatu ketika, seorang adik iparnya datang meminta bantuan. Sang adik ipar ingin berangkat haji, namun ada kendala administratif atau kuota. Sebagai Menteri Agama yang memegang kunci kekuasaan urusan haji, tentu sangat mudah bagi Saifuddin untuk memberikan “jalur khusus” atau surat rekomendasi.

Namun, jawaban Saifuddin justru mengejutkan. Ia menolak membantu. Baginya, aturan adalah aturan. Ia tidak ingin mencampuradukkan urusan keluarga dengan kewenangan negara. Ia menasihati keluarganya untuk mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana rakyat biasa. Ketegasan ini menjadi pukulan telak bagi budaya nepotisme yang saat itu mulai menjangkiti birokrasi.

Pensiun Bermartabat, Menjual Beras di Glodok

Puncak dari keteladanan KH Saifuddin Zuhri terjadi setelah ia tidak lagi menjabat sebagai menteri pada 1967. Di era transisi ke Orde Baru, Saifuddin tidak mencari-cari jabatan lain atau meminta “uang pensiun” tambahan yang tidak sah.

Untuk menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anaknya, ia tidak malu turun ke pasar. Bayangkan, seorang mantan Menteri Agama yang pernah bersalaman dengan pemimpin dunia, kini harus berdiri di Pasar Glodok untuk berjualan beras.

Ia tidak merasa martabatnya jatuh karena berdagang. Baginya, berjualan beras adalah pekerjaan halal, sedangkan meminta-minta atau menggunakan sisa pengaruh untuk kepentingan pribadi adalah kehinaan. Di Pasar Glodok, ia dikenal sebagai pedagang yang jujur, jauh dari kesan angkuh seorang mantan pejabat.

Kesederhanaan dan integritas Saifuddin Zuhri menurun secara organik kepada putra-putranya. Salah satu putra bungsunya, Lukman Hakim Saifuddin, kelak mengikuti jejak sang ayah menjadi Menteri Agama ke-22 RI. Lukman sering berkisah bahwa didikan ayahnya yang paling membekas adalah tentang “kejujuran dan sikap qana’ah”.

Warisan bagi Generasi Mendatang

KH Saifuddin Zuhri telah berpulang pada 25 Februari 1986, namun kisahnya tetap abadi. Ia meninggalkan standar moral yang tinggi bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Bahwa kekuasaan itu seperti pakaian yang bisa dilepas kapan saja, namun integritas adalah kulit yang melekat sampai mati.

Beliau adalah prototipe pejabat yang tuntas dengan dirinya sendiri. Beliau menunjukkan bahwa menjadi kiai sekaligus politisi bukanlah tentang bagaimana mencari posisi, melainkan bagaimana menjaga hati di tengah godaan kursi.

Semoga teladan beliau, yang tak malu berjualan beras demi menjaga kesucian harta keluarganya, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan tidak terletak pada jabatan, tetapi pada seberapa bersih cara kita menjalani hidup.[]