Polemik Umrah Mandiri: Sikap Pemerintah, DPR dan AMPHURI

Menurut Zaki, pengelolaan umrah mandiri dari pengajuan visa, pemesanan tiket, akomodasi, hingga layanan di Tanah Suci dapat diatur langsung oleh jemaah, justru akan merugikan pajak negara.

“Ya kan memang kita tahulah bahwa kalau kita langsung membeli, masyarakat Indonesia membeli ke platform luar negeri secara langsung, bagaimana pajaknya? Kita akan tergerus, kita tidak akan mengembangkan TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah,” ucapnya.

Zaki mengatakan, asosiasinya hanya usaha kecil yang dikelola oleh organisasi masyarakat dan pondok pesantren.

“Kita ini yang UMKM kecil, penyelenggara-penyelenggara ini kita ini, bukan sembilan naga yang mengelola ribuan triliun, bukan,” kata dia.

“Jadi tolonglah, ini landasan dan mindset-nya ini perlu diamati lagi lah. Perlu di-review lagi tentang legalisasi ini,” pungkas Zaki. [dbs]