Penguasa Myanmar Mencoba Hapus Kewarganegaraan Etnis Rohingya

“Sistem ID digital dapat membantu kelancaran pengiriman bantuan dan layanan,” kata Brinham.

“Tetapi dalam situasi di mana repatriasi paksa menimbulkan risiko keamanan yang signifikan, para pengungsi seringkali khawatir tentang data yang diteruskan atau mungkin bocor ke pihak berwenang di negara asal,” tambahnya.

Di Myanmar, Showkutara mengatakan anggota keluarganya yang tersisa di Rakhine dipaksa oleh junta untuk mendapatkan NVC, yang menurut PBB “tidak berfungsi sebagai jalur atau yang dapat diakses menuju kewarganegaraan, juga tidak bisa memberikan akses terhadap hak mereka” .

Seorang juru bicara militer membantah laporan bahwa ada orang yang dipaksa menerima kartu identitas dengan todongan senjata atau dengan siksaan.

Bagi Showkutara, pilihannya sangat jelas: tetap berada di negara asing sebagai pengungsi, atau kembali ke tanah airnya sebagai orang asing.

“Saya ingin kembali ke Myanmar, tetapi kami akan dipaksa untuk menerima NVC,” katanya.

“NVC bukan kartu identitas warga negara. Saya tidak bisa kembali tanpa kewarganegaraan yang jelas.” [Sumber: Reuters]