NU Madura Gelar Halaqah Fiqih Peradaban, Hasilkan Sembilan Pedoman Politik Warga Nahdliyin

Berikutnya, bahwa berpolitik bagi NU dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

Kedelapan, perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.

Terakhir, bahwa berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Hadir dalam acara tersebut seluruh Ketua PCNU se-Madura beserta pengurus harian, dan tiga narasumber yakni Ketua PBNU KH. Miftah Fakih, Ketua Rabithah Ma’ahid Al Islamy (RMI) PBNU KH. Hodri Arif dan Prof. Dr. KH. Abd A’la Basyir, pengasuh pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep.[]